Wednesday, 18 October 2017

Amri Swarta : KADO KHUSUS BUAT PGRI, Guru di Lindungi UU Jangan Ragu Dalam Mendidik dan Mengajar


Oleh: Drs Amri Swarta.MM (Kadisdik Kab Kerinci)

Sejak Reformasi digulirkan dan Pers mendapat kebebasan yg cukup leluasa,maka Demokrasi dalam arti "Luas" menjadi pilar utama bagi masyarakat mengekspresikan prilaku yang kadangkala dimaknai secara dangkal.

Dunia pendidikan juga mendapat "Imbas"nya.Pribahasa GURU yang ditiru sudah semakin jauh dimata masyarakat. Profesi guru tdk lagi mendapat tempat terhormat.Guru dalam menjalankan profesinya sebagai Pendidik dan Pengajar sudah luntur di mata masyarakat.

Tidak sedikit guru yg digugat dan bahkan dimeja hijaukan karena dianggap salah dalam mendidik.Untuk itu demi melindungi profesi guru,maka pemerintah dalam hal ini MA mengeluarkan Peraturan yang intinya melindungi guru dlm menjalankan profesinya.

Ini uu dan peraturan perlindungan guru


http://www.sinarberita.com/2016/08/mahkamah-agung-guru-tak-bisa-dipidana.html


*Peraturan Pemerintah yg melindungi Guru* dalam melaksanakan tugas nya adalah *_PP No. 74 tahun 2008_*

Hal ini perlu diindahkan oleh Murid/Wali Murid, kepolisian, kejaksaan, Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Tinggi (PT)

Bunyi Pasal/Ayat tentang guru...

1⃣ *Pasal 39 ayat 1*.
"Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulismaupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya,"

Dalam *ayat 2* disebutkan, sanksi tersebut dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.

2⃣ *Pasal 40*.
"Guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi guru, dan/atau masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing,"

Rasa aman dan jaminan keselamatan tersebut diperoleh guru melalui perlindungan hukum, profesi dan keselamatan dan kesehatan kerja.

3⃣ *Pasal 41*.
"Guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihakpeserta didik, orang tua pesertaBu didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain,"


Share:

0 comments:

Post a Comment

KPU KOTA SUNGAIPENUH

KPU KOTA SUNGAIPENUH

Blog Archive

Support

iklan banner iklan banner