Tuesday, 31 July 2018

PEMBERITAHUAN CALEG DPR PROVINSI JAMBI DAPIL KERINCI - SUNGAIPENUH

                          PEMBERITAHUAN
Saya atas nama Syafruddin dengan ini mengumumkan. Bahwa saya ikut daftar calon sementara (DCS) DPRD provinsi Jambi 2019-2024, adalah mantan warga binaan.

Karena melanggar pasal 368 KUHP sesuai putusan pengadilan negeri sungai penuh no 33/Pid/B/1986/PN/Spn .

Kejadian sudah 33 tahun yang silam.
Pengumuman ini disampaikan kepada publik untuk persyaratan mendaftar calon legislatif DPRD provinsi jambi.
Demikian terima kasih.
Share:

Monday, 30 July 2018

Pentagen Membara, Rumah Ketua Bumdes Desa Wisata Kolam Pertiwi Ikut Ludes


Kerinci,Lacak- Aksi bentrok antar warga kembali terjadi Senin (30/7) ini. Bentrokan ini antara warga Desa Seleman dan Desa Talang Genting Kecamatan Danau Kerinci hingga menimbulkan aksi pembakaran rumah warga bahkan diinformasikan rumah Ketua Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Abdul Wasit ikut terkena dampak terbut.

Bac Juga : Vidio Terkini Bentrok Di Pentagen Kerinci
Informasi yang dihimpun Lacaknews dilapangan menyebutkan bahwa aksi ini dipicu persoalan sepele. Namun demikian aksi ini terus merembet bahkan puluhan rumah warga Pentagen, satu unit mobil,dan kendaraan roda dua delapan unit.

Selain itu menurut sumber disalah satu media online menyebutkan bahwa salah satu warga terkena bacokan. Korban bacokan tersebut dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mayjen H.A Thalib Sungai Penuh.

"Ada delapan kendaraan roda dua terbakar,rumah dan rumah Ketua Bumdes Desa Wisata Desa Talang Genting," terang sumber kepada Lacaknews.
Menurut keterangan Kasat Intelkam Polres Kerinci Iptu Maizardi saat dikonfirmasi wartawan membenarkan hal tersebut. Anggota Polres Kerinci langsung kelapangan. Untuk meredam aksi beringas tersebut.
"Sejumlah anggota sudah turun kelapangan,"sebutnya.

Share:

Vidio : Kondisi saat bentrokan warga Pendung Talang Genting dengan desa Seleman Kerinci

Kerinci- Kondisi Saat bentrokkan warga desa Pendung Talang Genting dengan desa Seleman kecamatan Danau Kerinci.
Share:

Thursday, 19 July 2018

PDAM Tirta Sakti Dapat Bantuan Dari Kementrian PUPR

Kerinci,Lacak – Senin 9 juli 2018 PDAM Tirta Sakti Kabupaten Kerinci menerima bantuan 3 unit mobil, 2 unit mobil tangki dan 1 unit mobil tinja.

Bantuan tersebut dari Kementrian PUPR pusat melalui Ditjen Cipta Karya yang di fasilitasi oleh Dipo Ilham Djalil untuk PDAM Kabupaten Kerinci.

“ya kami berterimakasih kepada kementrian PUPR dan juga kepada Dipo ilham djalil dan kepada semua instansi yang terkait aras bantuan nya kami ucapkan ribuan terima kasih” ungkap direktur umum PDAM tirta sakti kabupaten kerinci Apridal kepada kerincitime.co.id. (adv)
Share:

Saturday, 14 July 2018

Peluang Zainal- Arsal Menang Sengketa Pilkada Di MK, Ini Gambaran Dari Tahun 2016 Dan 2017


Kerinci,Lacak - Pantauan dari website MKRI.Id sampai dengan minggu (15/7/2018) jam 04.00 WIB. Jumlah permohonan gugagatan sengketa pilkada sudah masuk 72.

Sesuai tahapan. Mahkamah Konstitusi (MK) akan melakukan pemeriksaan pendahuluan permohonan tanggal 26 juli sampai 1 agustus 2018.

Setelah itu, dari tanggal 6-8/8/2018 pembahasan perkara dan pengambilan putusan Dismissal dalam Rapat Permusyawaratan Hakim ( RPH ). Pada tanggal 8-15/8/2018 tahapan menyampaikan putusan Dismissal

Baca juga : Arti Putusan Dismissal

Sebagai gambaran
Pada sengketa pilkada 2016 (Pilkada seretak 2015). Dari 152 permohonan,  pada putusan Dismissal MK menolak 138 permohonan dan menerima 8 permohonan untuk dilanjutkan pada persidangan sengketa Pilkada. Putusan akhir dari 8 perkara MK mengabulkan 3 dan menolak 5.

Ditahun 2017 dari 60 permohonan, pada putusan Dismissal MK menolak 50 permohonan dan menerima 10 permohonan untuk dilanjutkan proses persidangan sengketa pilkda. Putusan akhir dari 10 perkara MK mengabulkan 3 menolak 7.

Mayoritas permohonan tersebut tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU Pilkada ( Batas persentase selisih suara)

Untuk pilkada Kerinci pasangan Zainal-Arsal juga terdaftar di website MK pada tanggal 11/7/2018. Buat semua simpatisan dan timses, mungkin ini bisa dijadikan referensi seberapa besar peluang permohonan ZA-AA di terima MK untuk dilanjutkan pada persidangan sengketa Pilkada Kerinci 2018.


20144913Kabul : 0
Tolak : 9
Tidak Diterima : 4
Tarik Kembali : 0
Gugur : 0
130
20160152152Kabul : 3
Tolak : 5
Tidak Diterima : 138
Tarik Kembali : 6
Gugur : 0
1520
201706060Kabul : 3
Tolak : 7
Tidak Diterima : 50
Tarik Kembali : 0
Gugur : 0
600(6), 2 kabul, 1 putusan rekapitulasi lanjutan. (11) 1 putusan merupakan putusan memerintahkan rekapitulasi lanjutan


Share:

Apa Itu Putusan Dismissal Dalam Perkara Perselisihan Pilkada



Oleh Deno Kamelus
Doktor Hukum dan Pensiunan Dosen Fakultas Hukum Undana
LACAKNEWS - Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 7 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan MK No. 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati telah menetapkan 18 Januari 2016, MK akan menetapkan Putusan Dismissal.
Dismissal proses merupakan pekerjaan hakim untuk meneliti, memilah gugatan yang masuk ke pengadilan. Proses ini penting karena pengadilan atau hakim tidak boleh menolak perkara, meskipun dari awal sesungguhnya perkara tersebut tidak layak untuk diperkarakan, karena tidak memenuhi syarat formal maupun syarat materil.
Putusan dismissal akan menentukan sebuah perkara dilanjutkan atau sebaliknya gugatannya tidak dapat diterima dan oleh karenanya kandas di tengah jalan. Syarat-syarat tersebut terutama terkait hal-hal formil seperti hak hukum para pihak (legal standing), tenggang waktu pengajuan gugatan, syarat persentase selisih perolehan suara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hasil dari dismissal proses adalah keputusan dalam bentuk penetapan hakim yang diputuskan dalam suatu rapat musyawarah yang secara khusus dilakukan untuk itu, yang dilengkapi pertimbangan hukum bahwa gugatan yang diajukan ke pengadilan dinyatakan tidak dapat diterima atau tidak berdasar.
Dasar ditetapkannya putusan dismissal, antara lain, pertama, pokok gugatan tidak termasuk dalam wewenang pengadilan. Hal ini terkait dengan kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut terkait kewenangan masing-masing lembaga peradilan seperti peradilan tata usaha negara, peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama dan peradilan khusus lainnya seperti MK. Kompetensi relatif terkait dengan jurisdiksi dalam lingkungan peradilan yang sama. Misalnya antara Pengadilan Negeri Ruteng dan Pengadilan Negeri Bajawa.
Umumnya jurisdiksi ada hubungannya dengan tempat kejadian perkara (locus), letak obyek sengketa dan waktu terjadinya pokok sengketa (tempus).
Kedua, syarat gugatan tidak terpenuhi sekalipun sudah diberi tahu dan diperingatkan. Dalam perkara perselisihan hasil pemilihan bupati (pilbup), syarat gugatan tersebut diatur Pasal 158 ayat (2) juncto Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan MK No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubermur, Bupati dan Walikota Tanggal 30 November 2015 yang selanjutnya saya sebut saja dalam tulisan ini dengan PMK.
Ketiga, gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak.
Perkara Perselisihan Hasil Penghitungan Suara
Berdasarkan Pasal 3 PMK, yang menjadi para pihak dalam perkara perselisihan pilbup adalah pemohon, termohon dan pihak terkait. Pemohon adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati yang kalah dalam penghitungan suara berdasarkan keputusan KPUD. Termohon adalah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten.

Putusan Dismissal dalam Perkara Perselisihan Hasil Pilkada

    
gedung-mahkamah-konstitusi_20150618_163935.jpg
Pihak terkait adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan KPU Kabupaten dan mempunyai kepentingan langsung terhadap permohonan yang diajukan pemohon. Obyek dalam Perkara Perselisihan Hasil Penghitungan Suara diatur Pasal 4 PMK, yaitu Keputusan KPU Kabupaten tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan kepala daerah (pilkada). Hal ini merupakan kewenangan absolut dari MK.
Menurut ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK, pemohon mengajukan permohonan kepada MK dengan ketentuan: kabupaten dengan jumlah penduduk 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan permohonan dapat dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) antara pemohon dan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan penghitungan suara oleh termohon (KPU Kabupaten).
Selanjutnya Pasal 6 ayat (3) PMK menegaskan bahwa persentase 1,5% (satu koma lima persen) dihitung dari suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh termohon. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) PMK merupakan pengaturan lebih lanjut atas perintah Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
MK juga telah mengurai lebih rinci cara menghitung perbedaan 1,5% tersebut. Saya buat contoh sebagai berikut. Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Manggarai No: ../Kpts/PBWB/KPU-Kab/018.434016/Tahun 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, KPUD telah menetapkan Pasangan Nomor Urut I memperoleh 73.666 suara dan Pasangan Nomor Urut 2 sebanyak 71.820 suara.
Dengan demikian selisih perolehan suara sebanyak 1.846 suara. Jumlah penduduk kabupaten tersebut 337.286 jiwa, maka persentase perbedaan selisih suara yang digunakan adalah 1,5% sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2015 Tentang Pilkada.
Selanjutnya besaran angka dihitung berdasarkan PMK, dengan menggunakan rumus selisih suara perkara PHP (Perselisihan Hasil Pemilihan), sebagai berikut :
X = Y Z
X : Selisih suara untuk dapat mengajukan perkara PHP di MK
Y : Selisih suara antara Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah suara pemohon
Z : Persentase (%) selisih suara
Diketahui:
Y = 1.846 suara
Z = 1.5% x 73.666 suara = 1.105 suara
Dari ketentuan X = Y Z, maka dapat disimpulkan X = 1.846 > 1.105
Dengan hasil hitungan seperti ini, siapa pun tidak mempunyai hak hukum atau legal standing untuk mengajukan gugatan perselisihan penghitungan suara kepada MK karena jumlah Y lebih besar dari jumlah Z atau dengan kata lain angka selisih suara 1.846 melebihi angka maksimal 1,5% (1.105 suara) yang ditetapkan Pasal 158 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2015 Tentang Pilkada dan PMK.
Putusan Dismissal
Pasal 7 ayat 1 huruf b.2 dan huruf b.4 menegaskan bahwa permohonan pemohon paling kurang memuat kedudukan hukum (legal standing) pemohon yang memuat penjelasan sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati dan syarat pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pasal 6 dan pokok permohonan yang berisi penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPUD dan penghitungan yang benar menurut pemohon.
Kedudukan hukum pemohon (legal standing) adalah suatu keadaan dimana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak secara hukum untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan, atau sengketa atau perkara di depan MK.
Kedudukan hukum (legal standing) mencakup syarat formal sebagaimana ditentukan dalam UU dan syarat material yaitu kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional seseorang atau kelompok.
Syarat formal dalam perkara perselisihan penghitungan suara dalam contoh di atas adalah: pertama, selisih suara paling banyak 1,5% atau 1.105 suara. Pasal 158 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2015 Tentang Pilkada juncto Pasal 6 PMK yang mengatur ambang batas 1,5% sebagai batas tertinggi selisih suara sebagai dasar pengajuan perkara ke MK. Jika berdasarkan penghitungan, sudah diketahui melebihi 1,5% atau lebih dari 1.105 suara, tetapi tetap mengajukan perkara perselisihan kepada MK, maka hal ini menjadi dasar putusan dismissal untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
Konsekuensinya perkara kandas pada tanggal 18 Januari 2016. Secara negatif, dapat dirumuskan bahwa pasangan calon yang mengajukan gugatan perselisihan hasil penghitungan yang melebihi 1,5% atau lebih dari 1.105 suara dinyatakan sebagai pasangan calon yang tidak mempunyai legal standing atau tidak berhak secara hukum dan oleh karena itu gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima dalam putusan dismissal.
Kedua, pokok permohonan tentang kesalahan hasil penghitungan suara dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon. Hal-hal lain seperti tuntutan pilkada ulang - -istilah dari mulut ke mulut di masyarakat karena tidak dikenal dalam UU Pilkada (Pasal 112 dan 120-122 UU No 8 Tahun 2015 Tentang Pilkada, istilahnya pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan serta pemungutan suara ulang di TPS), blanko C6 yang tidak terbagi, ketidakhadiran di TPS untuk mencoblos bukanlah obyek yang disengketakan di MK.
Berdasarkan Penjelasan Pasal 75 huruf a UU No. 24 Tahun 2003 Tentang MK, bahwa pemohon wajib menunjukkan dengan jelas tempat dan waktu penghitungan suara yang salah dan kesalahan dalam penjumlahan penghitungan suara. Tidak terpenuhinya syarat ini juga menyebabkan gugatan tidak dapat diterima dan perkara perselisihan penghitungan suara terhenti sampai tanggal 18 Januari 2016.
Putusan dismissal tersebut dilakukan pada proses pemeriksaan pendahuluan dalam sidang pleno atau sidang panel. Sidang pleno adalah sidang yang dilaksanakan secara terbuka untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan yang dihadiri oleh sembilan orang hakim, kecuali dalam keadaan luar biasa dihadiri oleh tujuh orang hakim.
Sedangkan panel adalah sidang yang dilaksanakan secara terbuka untuk memeriksa perkara perselisihan hasil pemilihan yang dihadiri paling kurang tiga orang hakim dan hasilnya dibahas dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). RPH adalah rapat yang dihadiri sembilan orang hakim atau dalam keadaan luar biasa hanya tujuh orang hakim yang dilaksanakan secara tertutup untuk membahas atau memusyawarahkan dan memutus perkara perselisihan.
Dalam sidang pleno atau sidang panel hakim MK pada tanggal 18 Januari itulah putusan dismissal akan dipalu sekaligus sebagai momentum yang menentukan apakah permohonan pemohon tentang perselisihan penghitungan suara kandas sampai tanggal 18 Januari 2016 atau berlanjut sampai dengan tanggal 2 sampai dengan 7 Maret 2016 sebagai batas terakhir penyelesaian gugatan perselisihan perhitungan suara di MK.
Oleh karenanya mengharapkan MK sebagai penebus atau dewa penyelamat adalah sebuah mimpi buruk ketika masing-masing pihak kurang paham seluk-beluk beperkara di MK. Lebih baik menjalani sebuah proses demokrasi yang jujur, pedomani aturan main pilkada, menghargai pilihan rakyat karena suara rakyat adalah suara Tuhan, daripada mengharapkan MK menyelamatkan sebuah proses politik pilkada yang buruk. MK lembaga terhormat.
MK pun pasti menghargai pilihan rakyat karena hati nurani bukan karena politik kotor yang licik, isu yang menyesatkan demi memenangkan sebuah pertarungan politik, memperoleh suara karena dibayar dengan uang atau materi lainnya. Ingat, suara rakyat adalah suara Tuhan. Vox populi vox Dei. Hargailah suara rakyat. Semoga!!
Share:

Friday, 13 July 2018

Polda Jambi Raih Top 99 Inovasi 2018 Pelayanan Terbaik Dari MENPAN-RB, Yang Diikuti 2.824 Peserta

Irjen Muchlus AS saat nenerima top 99 inovasi di kantor MENPAN-RB

Jambi, Lacak - Polda Jambi dibawah komando Irjen Muchlis AS. Selalu membuat terobosan baru dalam meningkatkan pelayanan public.
Semenjak kepemimpinan Muclish. Polda jambi banyak meraih prestasi gemilang. Dibawah kepemimpinannya polda jambi mengalami peningkatan status dari Polda tipe B naik menjadi Polda tipe A.
Selain itu. Irjen Muchlis juga berhasil menciptakan pilkada 2018 di Kabupaten Merangin, Kota Jambi dan Kabupaten Kerinci aman dan damai.
Tangan dingin pria kelahiran Batang Hari ini. Jum'at 13/7/2018 dia resmi menyandang pangkat Insfektur Jendral (jendral bintang dua). 
Tidak habis disitu, di hari yang sama. Irjen Muclish AS juga menerima penghargaan dari MENPAN-RB dalam program Inovasi Top 99 pelayanan terbaik.

Pada Lacaknews Muclis mengucapkan terimakasih pada seluruh masyarakat Jambi dan pihak terkait lainnya, atas perolehan prestasi dari MENPAN-RB menjadi salah satu peraih penghargaan TOP 99 Inovasi pelayanan terbaik.

" Prestasi ini berkat dukungan dan kerjasama dari seluruh masyarakat Jambi dan pihak terkaitlainnya. Atas nama Kapolda saya ucapkan terimakasih pada seluruh masyarakat yang sudah mendukung program Polda" Ucapnya.
Menurut Deputi Pelayanan Publik  KEMENPAN-RB  Diah Natali, penetapan ini melalui seleksi yang sangat ketat, di mana dari 2.824 inovasi yang terdaftar di Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik), terdapat 1.463 inovasi yang memenuhi syarat administrasi, yakni usia pelaksanaan inovasi minimal satu tahun dan proposal harus diisi dengan lengkap.
Ia memastikan, proposal inovasi yang telah memenuhi syarat administrasi diperiksa oleh dua evaluator dari Tim Panel Independen untuk menjaga objektivitas. Hasil penilaian itu menghasilkan nomor urut 1 sampai dengan 1.463 dan dilakukan review dalam rangka penetapan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik. (Ant)

Baca juga : Kapolda Jambi Resmi Sandang Bintang Dua
Share:

Brigjen Pol Muchlis AS Resmi Bintang Dua, Ini Pesannya

Kapolda Jambi Irjen Muchlis AS

Jambi- Hari ini jum'at (13/7), Kapolda Jambi Brigjen Pol Muchlis AS naik pangkat menjadi bintang dua, yang mana sebelumnya Kapolda Jambi adalah bintang satu.

Kenaikan pangkat ini, prosesi ini dilansungkan oleh Kapolri di Istana Negara Jakarta. Demikian juga Waka Polda Jambi Kombes Pol Ahmad Haydar menjadi Brgadir jendral polisi dengan bintang satu.

Atas prestasi ini, Kapolda Jambi yang akhir-akhir terlihat sibuk dengan pengamanan pilkada menuai pujian dan ucapan selamat dari masyarakat.

Melalui media ini, Irjen Muchlis saat dihubungi Lacak.news menyampaikan ucapan terimakasih pada semua masyarakat Jambi, yang telah ikut berpartisifasi dalam menciptakan Kamtibmas diseluruh wilayah Jambi.

"Saya ucapkan terimakasih kepada seluruh masyarakat provinsi Jambi yang telah berpartisifasi menciptakan situasi yang aman dan kondusif semoga Jambi menjadi tempat yang nyaman bagi warga maupun wisatawan serta Investor turut memajukan pembangunan di Provinsi Jambi," Ucap Kapolda Jambi.

Kapoda Muchlis, juga menegaskan agar masyarakat senantiasa dan terus menerus membangun sinergi dengan Kepolisian, untuk kemajuan Jambi yang lebih baik lagi.(Ant)
Share:

BPD DAN TOKOH ADAT DESA KOTO TUO KECAMATAN KAYU ARO TOLAK DANA DESA 2018

Kerinci,Lacak -  Saat masyarakat di Kabupaten Kerinci sibuk dengan urusan pasca Pilkada, berbeda persoalan yang di
alami oleh masyarakat Desa Koto Tuo Kecamatan Kayu.

Keresahan yang terjadi pada masyarakat
Desa Koto Tuo ini mengenai tidak menerima Dana Desa Anggaran Tahun 2018. Ini terjadi akibat Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh Adat dan tokoh masyarakat “MENOLAK” Dana Desa untuk tahun 2018.

Walaupun tidak seluruhnya setuju dengan penolakan tersebut apa lagi perangkat desa yang sudah 6 bulan bekerja namun tidak di gaji. Sehingga ini berdampak buruk bagi
pemerintahan dan masyarakat Desa Koto Tuo yang sangat membutuhan Dana Desa tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di mana Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa
dan Desa Adat yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan dan pemerintahan Desa, pembangunan serta
pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.

Dalam Undang-Undang sudah di jelaskan bahwa dana tersebut membiayai roda pemerintahan dan tidak ada alasan bagi masyarakat untuk menolak
Dana Desa.

Hal ini terjadi akibat konflik Laten dan manifes yang terjadi antara BPD, tokoh adat dan tokoh masyarakat dengan Kepala Desa Koto Tuo yang di jabat oleh Lahmudin, S.Pd.

Konflik ini terjadi sudah sangat lama dan tidak ada penyelesaian permasalan tersebut.
Saat di konfirmasi dengan Ketua BPD Matsir beliau membenarkan hal tersebut

 “ ya.. kami menolak Dana Desa pada tahun 2018 ini selama Kades masih di jabat oleh saudara Lahmudin karena permasalahan anggaran tahun 2017 bagi masyarakat Koto Tuo belum selsai, Kepala Desa tidak
transparan dalam menjalankan roda pemerintahan apalagi mengenai masalah keuangan desa dan kepala desa sering mencuri tandatangan kelambagaan termasuk tandatangan saya selaku ketua BPD
stempel kelembagaan seluruh nya di ambil oleh Kepala Desa.”Jelasnya.

Pernyataan tersebut berbanding terbalik pada saat di konfirmasi kepada Kades Koto Tuo yang menyatakan.

“ Dana Desa anggaran tahun 2017 sudah selasi, itu pun sudah di periksa dari Kabupaten, ada segelintir masyarakat yang menjadi propokator karena tidak senang dengan Pemerintahan saya”sebutnya.

Kedua kubu saling melampar bola panas sehingga konflik ini harus ada pihak yang menjadi penengah agar permasalahan ini cepat selesai dan tidak terjadi bentrok antara warga.

Karena semakin lama permasalahan ini semakin memanas di tambah lagi perangkat desa, guru PAUD, Guru ngaji, Petugas
sara dan garim Masjid menuntut gaji selama 6 bulan dari anggaran Dana Desa Tahun 2018.(Tim)
Share:

Thursday, 12 July 2018

Salah Satu Kepala SMPN Di Kerinci Gunakan Managemen tukang 'Sate", Libatkan Suami Soal Keuangan

ILUSTRASI

Kerinci, Lacak - Lagi pendidikan kerinci mendapat kabar yang kurang sedap .Kali ini informasi tersebut datang dari SMPN 23 Kerinci Sungai Tanduk dibawah kepemimpinan Artini Wati.

Info yang diterima dari warga sekitar menyebutkan. Bahwa di SMPN 23 tersebut kepemimpinan AW terjadi managemen tunggal " manajemen tukang sate".

Yang mana kepala sekolah merangkap jabatan sebagai juru bayar setiap pengeluaran. Hal yang mendapat sororan, suami dari kepala sekolah diduga ikut terlibat dalam managemen keuangan. Padahal dia bukan pegawai atau guru disana.

Menurut sumber yang bisa dipercaya. Suami kepala sekolah menjadi juru bayar di SMP tersebut. Seperti pembayaran gaji,  ataupun honor lainnya.

Selain itu setiap ada penerimaan keuangan untuk pegawai dan siswa, seperti gaji, sertipikasi beasiswa selalu ada pemotongan di " sunat" oleh kepala sekolah.

Salah seorang oknum pegawai SMPN 23 saat dikonfirmasi yang tidak mau namanya disebut membenarkan kejadian itu.

" hehehe tau sama taulah, info itu sudah bukan rahasia lagi" sebutnya sambil tersenyum.

Sampai berita ini diturunkan pihak kepala sekolah belum bisa dikonfirmasi.(Tim)
Share:

Brigjen Pol Muchlis AS Kapolda Jambi Sandang Bintang Dua, Akan Dilantik Diistana Presiden


JAMBI, LACAK- Kapolda Jambi, Brigjen Pol Muchlis AS, dijadwalkan besok akan naik pangkat ke Irjen Pol.
Pengangkatan Ini terkait dengan naiknya tipe Polda Jambi dari tipe B ke tipe A.
Kabid Humas Polda Jambi, AKBP Kuswahyudi Tresnadi, mengiyakan bahwa besok Kapolda akan naik pangkat.
Besok Jumat pelantikannya di istana negara oleh Presiden. Kapolda akan naik bintang dua," sebut Kuswahyudi Tresnadi, Kamis (12/7).
Sementara itu, Wakapolda Jambi Kombes Pol Ahmad Haydar, juga naik pangkat dari Kombes Pol ke Brigjen Pol. (*/Tribun)
Share:

Tuesday, 10 July 2018

Gugatan Zainal -Arsal Pagi Ini Terdaftar Di MK,Ini Proses Selanjutnya


Kerinci.Lacak - Pantauan dari Web MKRI.Id pagi ini rabu (11/72018) Jam 11.29 Wib. Gugatan pilkada Kerinci di Makamah Konstitusk (MK) Resmi terdaftar.

Gugatan paslon nomor urut tiga ini mendapat Akte Pengesahan Permohonan Pemohon (APPP) dengan Nomor 43/1/PAN.MK/2018.

Sampai saat ini gugatan sengketa pilkada sudah masuk 48 permohonan.

Ini tahapan proses di MK :


Dibuka mulai Selasa 3 Juli 2018 besok, pendaftaran sengketa pilkada akan berakhir tanggal 11 Juli. Setelah itu, pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan sengketa pilkada tanggal 12 Juli hingga 17 Juli. Lalu, perbaikan kelengkapan berkas para pemohon tanggal 16 Juli hingga 20 Juli.

Setelah tanggal 23 Juli, kata Guntur, akan dilakukan registrasi atau pencatatan permohonan-permohonan pemohon dalam BRPK (Buku Registrasi Perkara Konstitusi). Jangka waktu penyelesaian perkara sengketa pilkada selama 45 hari kerja sejak berkas (lengkap) teregistrasi pada 11 Juli.


“Setelah itu memasuki sidang pendahuluan untuk mengetahui perkara mana yang memenuhi syarat selisih suara menggugat hasil pilkada seperti diatur Pasal 158 UU Pilkada. Nantinya, ada putusan dismissal untuk menentukan kelanjutan perkara itu,” lanjutnya. 

Sebab, menurut Guntur, hal terpenting dalam syarat pengajuan permohonan sengketa pilkada ini, harus memiliki selisih 0,5 persen sampai dengan 2 persen sesuai jumlah penduduk daerah setempat dari total hasil rekapitulasi penghitungan suara sah yang ditetapkan KPUD setempat. Persyaratan ini diatur dalam Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU Pilkada dan Peraturan MK tersebut.  

Sidang pendahuluan sendiri dijadwalkan akan dilaksanakan tanggal 26 Juli 2018. Setelah itu dilakukan pengambilan putusan dismissal yang jatuh pada tanggal 9 Agustus. Kemudian, sidang sengketa pilkada harus sudah selesai pada tanggal 26 September. Pada 26 September ini telah akan diputus semua perkara sengketa pilkada 2018.

“MK telah memberi bimbingan teknis secara bertahap kepada KPU, Bawaslu dan juga Pengacara dari setiap calon kepala daerah tentang bagaimana mekanisme beracara sengketa pilkada di MK,” katanya


Share:

Gugatan Pilkada, Setelah Daftar Online Tetap Ke MK Bawa Permohonan 4 Rangkap

Bukti sudah menyerahkan permohonan  di MK


Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) telah membuka pendaftaran sengketa Pilkada 2018. Pendaftaran sengketa ini dapat dilakukan secara online. 

"Pendaftaran sengketa pilkada 2018 bisa melalui online," ujar Sekjen MK Guntur Hamzah di gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (5/7/2018).

Guntur mengatakan ada keuntungan yang didapat ketika mendaftar secara online. Menurutnya, pemohon tidak perlu tergesa-gesa menuju ke MK.

"Keuntungannya dengan permohonan online pemohon itu menjadi tidak perlu tergesa-gesa ke Mahkamah Konstitusi, bisa di kantornya, bisa di rumahnya itu mengajukan permohonan. Sehingga batas waktu hari kerja bisa digunakan secara maksimal," kata Guntur.

Guntur mengatakan pendaftaran online dapat dilakukan melalui website simpel.mkri.id. Namun nantinya pemohon tetap harus datang ke MK untuk melengkapi dokumen.

"Karena tanpa perlu datang ke sini dia bisa mengajukan permohonannya melalui simpel.mkri.id, sehingga dia tidak perlu buru-buru datang ke sini," kata Guntur. 

"Meskipun demikian, semua permohonan online tetap akan nanti membawakan 4 rangkap permohonannya untuk diproses," sambungnya. 

Tanda Terima Daftar onlin. 
Ctt. Poin 2 dari tanda terima online harus di lakukan pemohon.

Untuk pilkada kabupaten Kerinci pasangan Zainal - Arsal sudah melakukan pendaftaran online. Apabila sudah menyerahkan dokumen atau berkas permohonan 4 rangkap. MK akan memberi nomor Daftar Kelengkapan Permohonan Pemohon ( DKPP) dan mendapat Nomor Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (APPP). Kalau sudah dapat nomor APPP berarti permohonan sudah resmi diterima. Dan di publikasikan di Web MKRI.id.


Berdasarkan website simpel.mkri.id, jadwal tahapan penerimaan permohonan pada tanggal 4-11 Juli 2018 pada pukul 07.30-24.00 WIB. Tahapan pelayanan umum pada tanggal 12-25 Juli 2018, pada pukul 07.30 sampai 17.00 WIB. Sedangkan tahap persidangan 26 Juli sampai 26 September 2018 pada pukul 09.00-17.00 WIB. (idh/idh/detik.Com)
Share:

Gugatan Zainal -Arsal Tidak Terdaftar Di MK Sampai Batas Akhir Pengajuan Gugatan


Sumber Situs MKRI.Id sampai Selasa 11/7/2018 Jam 24.00 Wib
Daftar Permohonan Perkara Pilkada Serentak Tahun 2018
Untuk Pilkada Kabupaten/Kota pendaftaran ditutup 11/7/2018 Jam 24.00 Wib
Untuk Pilkada Pemikihan Gubernur pendaftaran ditutup 12/7/2018 Jam 24.00 Wib
NO
TANGGAL
PERMOHONAN/PERKARA
PARA PIHAK
KUASA
FILE
PUTUSAN
1
Kamis,
05 Juli 2018
10:14:07 WIB
PHP Walikota Tegal Tahun 2018

APPP Nomor :
1/1/PAN.MK/2018

Registrasi Nomor :
Pemohon:
K.H. Habib Ali Zaenal Abidin, S.E. dan Tanty Prasetyoningrum
Kuasa Pemohon:
F.A. Fredyanto Hascaryo, S.H., M.H., dkk
 
Termohon:
KPU Kota Tegal
Kuasa Termohon:
...
Pihak Terkait:
...
Kuasa Pihak Terkait:
...
2
Jumat,
06 Juli 2018
14:27:01 WIB
PHP Walikota Pare-Pare Tahun 2018

APPP Nomor :
2/1/PAN.MK/2018

Registrasi Nomor :
Pemohon:
DR. Ir. H. Achmad Faisal Andi Sapada, S.E., M.M. dan Asriady Samad, A.Md.
Kuasa Pemohon:
Andi Liling,S.H. dkk
 
Termohon:
KPU Kota Pare-Pare
Kuasa Termohon:
...
Pihak Terkait:
...
Kuasa Pihak Terkait:
...
3
Jumat,
06 Juli 2018
15:27:47 WIB
PHP Walikota Gorontalo Tahun 2018

APPP Nomor :
3/1/PAN.MK/2018

Registrasi Nomor :
Pemohon:
H. Adhan Dambea, S.H., S.Sos., M.A. dan Hardi Hemeto, S.E., M.Si.
Kuasa Pemohon:
Bahtin R. Tomayahu, S.H., dkk
 
Termohon:
KPU Kota Gorontalo
Kuasa Termohon:
...
Pihak Terkait:
...
Kuasa Pihak Terkait:
...
4
Jumat,
06 Juli 2018
16:23:14 WIB 
(Online)

PHP Bupati Donggala Tahun 2018

APPP Nomor :
41/1/PAN.MK/2018

Registrasi Nomor :
Pemohon:
Vera Elena Laruni, S.E. dan Taufik M. Burhan, S.Pd., M.Si.
Kuasa Pemohon:
ARIF SULAEMAN. SH
 
Termohon:
KPU Kabupaten Donggala
Kuasa Termohon:
...
Pihak Terkait:
...
Kuasa Pihak Terkait:
...
5
Jumat,
06 Juli 2018
17:50:01 WIB
PHP Walikota Madiun Tahun 2018

APPP Nomor :
4/1/PAN.MK/2018

Registrasi Nomor :
Pemohon:
Dr. Harryadin Mahardika dan Arief Rahman, S.T., M.M.
Kuasa Pemohon:
Rifat Bazri Hambakung, S.H., M.H., dkk
 
Termohon:
KPU Kota Madiun
Kuasa Termohon:
...
Pihak Terkait:
...
Kuasa Pihak Terkait:
...
6
Jumat,
06 Juli 2018
18:07:19 WIB
PHP Bupati Bangkalan Tahun 2018

APPP Nomor :
5/1/PAN.MK/2018

Registrasi Nomor :
Pemohon:
Dr. H. Moch. Farid Al Fauzi, S.T., M.M. dan Drs. Ec. Sudarmawan, M.M.
Kuasa Pemohon:
Fahmi H. Bachmid, S.H., M.Hum. dkk.
 
Termohon:
KPU Kabupaten Bangkalan
Kuasa Termohon:
...
Pihak Terkait:
...
Kuasa Pihak Terkait:
...
7
Jumat,
06 Juli 2018
19:56:27 WIB
PHP Bupati Bangkalan Tahun 2018

APPP Nomor :
6/1/PAN.MK/2018

Registrasi Nomor :
Pemohon:
H. Imam Buchori, S.H. dan Ir. H. Mondir A. Rofii
Kuasa Pemohon:
Fahmi H. Bachmid, S.H., M.Hum., Dkk
 
Termohon:
KPU Kabupaten Bangkalan
Kuasa Termohon:
...
Pihak Terkait:
...
Kuasa Pihak Terkait:
...
8
Jumat,
06 Juli 2018
21:46:00 WIB
PHP Bupati Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018

APPP Nomor :
7/1/PAN.MK/2018

Registrasi Nomor :
Pemohon:
Drs. H. Hamdan Datunsolang dan Drs. Murianto Babay, M.M.
Kuasa Pemohon:
Abdul Rasyid, S.H., dkk
 
Termohon:
KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Kuasa Termohon:
...
Pihak Terkait:
...
Kuasa Pihak Terkait:
...
9
Jumat,
06 Juli 2018
22:23:27 WIB
PHP Bupati Biak Numfor Tahun 2018

APPP Nomor :
8/1/PAN.MK/2018

Registrasi Nomor :
Pemohon:
Nichodemus Ronsumbre dan Ir. Akmal Bachri Hi Kalabe
Kuasa Pemohon:
Habel Rumbiak, S.H., Sp.N.
 
Termohon:
KPU Kabupaten Biak Numfor
Kuasa Termohon:
...
Pihak Terkait:
...
Kuasa Pihak Terkait:
...
10
Jumat,
06 Juli 2018
23:13:00 WIB
PHP Walikota Cirebon Tahun 2018

APPP Nomor :
9/1/PAN.MK/2018

Registrasi Nomor :
Pemohon:
H. Bamunas Setiawan Boediman, M.B.A. dan Effendi Edo, S.AP., M.Si.
Kuasa Pemohon:
Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H.,M.Sc., dkk
 
Termohon:
KPU Kota Cirebon
Kuasa Termohon:
...
Pihak Terkait:
...
Kuasa Pihak Terkait:
...
11
Sabtu,
07 Juli 2018
16:19:42 WIB 
(Online)

PHP Bupati Banyuasin Tahun 2018

APPP Nomor :
11/1/PAN.MK/2018

Registrasi Nomor :
Pemohon:
H. Arkoni MD. dan H. Azwar Hamid
Kuasa Pemohon:
Afifuddin,SH dan Ahmad fuad anwar
 
Termohon:
KPU Kabupaten Banyuasin
Kuasa Termohon:
...
Pihak Terkait:
...
Kuasa Pihak Terkait:
...
12
Sabtu,
07 Juli 2018
17:48:41 WIB 
(Online)

PHP Bupati Pinrang Tahun 2018

APPP Nomor :
35/1/PAN.MK/2018

Registrasi Nomor :
Pemohon:
Ir. H. ABDUL LATIF, M.Si., M.M., IPM. DAN H. USMAN MARHAM
Kuasa Pemohon:
JALALUDDIN AKBAR R, SH
 
Termohon:
KPU Kabupaten Pinrang
Kuasa Termohon:
...
Pihak Terkait:
...
Kuasa Pihak Terkait:
...
13
Sabtu,
07 Juli 2018
21:58:48 WIB 
(Online)

PHP Walikota Bekasi Tahun 2018

APPP Nomor :
29/1/PAN.MK/2018

Registrasi Nomor :
Pemohon:
Dr. Nur Supriyanto, M.M.dan Dr. H. Adhy Firdaus Saady, M.M.
Kuasa Pemohon:
H.M Bambang Sunaryo, SH, MH dkk
 
Termohon:
KPU Kota Bekasi
Kuasa Termohon:
...
Pihak Terkait:
...
Kuasa Pihak Terkait:
...
14
Senin,
09 Juli 2018
07:48:13 WIB
PHP Walikota Padangpanjang Tahun 2018

APPP Nomor :
10/1/PAN.MK/2018

Registrasi Nomor :
Pemohon:
H. Hendri Arnis, BSBA dan H. Eko Furqani, S.E., M.M.
Kuasa Pemohon:
Ardyan, S.H., M.H, dkk
 
Termohon:
KPU Kota Padangpanjang
Kuasa Termohon:
...
Pihak Terkait:
...
Kuasa Pihak Terkait:
...
15
Senin,
09 Juli 2018
10:18:12 WIB
PHP Walikota Subulussalam Tahun 2018

APPP Nomor :
12/1/PAN.MK/2018

Registrasi Nomor :
Pemohon:
H. Sartina NA, S.E., M.Si. dan Dedi Anwar Bancin, S.E.
Kuasa Pemohon:
Suparman
 
Termohon:
KPU Kota Subulussalam
Kuasa Termohon:
...
Pihak Terkait:
...
Kuasa Pihak Terkait:
...
16
Senin,
09 Juli 2018
11:42:16 WIB
PHP Bupati Sinjai Tahun 2018

APPP Nomor :
13/1/PAN.MK/2018

Registrasi Nomor :
Pemohon:
H. Takyuddin Masse, S.E., M.Si. dan Mizar Roem, S.E.
Kuasa Pemohon:
Achmad Rusyaidi Hamzah, S.H., M.Kn., dkk
 
Termohon:
KPU Kabupaten Sinjai
Kuasa Termohon:
...
Pihak Terkait:
...
Kuasa Pihak Terkait:
...
17
Senin,
09 Juli 2018
13:43:21 WIB
PHP Bupati Pulang Pisau Tahun 2018

APPP Nomor :
14/1/PAN.MK/2018

Registrasi Nomor :
Pemohon:
H. Idham Amur, S.H., M.Si. dan H. Ahmad Jayadikarta, S.I.P.
Kuasa Pemohon:
Hermawi F. Taslim, S.H., dkk
 
Termohon:
KPU Kabupaten Pulang Pisau
Kuasa Termohon:
...
Pihak Terkait:
...
Kuasa Pihak Terkait:
...
18
Senin,
09 Juli 2018
13:55:13 WIB
PHP Walikota Serang Tahun 2018

APPP Nomor :
15/1/PAN.MK/2018

Registrasi Nomor :
Pemohon:
Vera Nurlaeladan Nurhasan, S.E.
Kuasa Pemohon:
Ari Bintara MS,S.H.,M.H.
 
Termohon:
KPU Kota Serang
Kuasa Termohon:
...
Pihak Terkait:
...
Kuasa Pihak Terkait:
...
19
Senin,
09 Juli 2018
14:22:56 WIB 
(Online)

PHP Walikota Palembang Tahun 2018

APPP Nomor :
27/1/PAN.MK/2018

Registrasi Nomor :
Pemohon:
Ir. H. Sarimuda, M.T. dan Ir. KGS. H. Abdul Rozak, M.Sc.
Kuasa Pemohon:
Ridwan Syaidi Tarigan,SH.,MH
 
Termohon:
KPU Kota Palembang
Kuasa Termohon:
...
Pihak Terkait:
...
Kuasa Pihak Terkait:
...
20
Senin,
09 Juli 2018
14:51:17 WIB
PHP Bupati Rote Ndao Tahun 2018

APPP Nomor :
16/1/PAN.MK/2018

Registrasi Nomor :
Pemohon:
Bima Theodorianus Fanggidae, M.B.A. dan Drs. Erenst Salmun Zadrak Pella, M.Si.
Kuasa Pemohon:
Petrus Bala Pattyona, S.H., M.H., CLA dkk
 
Termohon:
KPU Kabupaten Rote Ndao
Kuasa Termohon:
...
Pihak Terkait:
...
Kuasa Pihak Terkait:
...
21
Senin,
09 Juli 2018
15:55:59 WIB
PHP Bupati Cirebon Tahun 2018

APPP Nomor :
17/1/PAN.MK/2018

Registrasi Nomor :
Pemohon:
Drs. H. Kalinga, M.M. dan Dian Hernawa Susanty
Kuasa Pemohon:
Dian Farizka, S.H.,M.H., dkk.
 
Termohon:
KPU Kabupaten Cirebon
Kuasa Termohon:
...
Pihak Terkait:
...
Kuasa Pihak Terkait:
...
22
Senin,
09 Juli 2018
15:57:08 WIB
PHP Bupati Manggarai Timur Tahun 2018

APPP Nomor :
18/1/PAN.MK/2018

Registrasi Nomor :
Pemohon:
Tarsisius Sjukurdan Yoseph Byron Aur, S.Sos.
Kuasa Pemohon:
Yun Ermanto, S.H., M.H; dkk
 
Termohon:
KPU Kabupaten Manggarai Timur
Kuasa Termohon:
...
Pihak Terkait:
...
Kuasa Pihak Terkait:
...
23
Senin,
09 Juli 2018
17:19:30 WIB
PHP Bupati Bantaeng Tahun 2018

APPP Nomor :
19/1/PAN.MK/2018

Registrasi Nomor :
Pemohon:
Dra. Hj. Andi Sugiarti Mangun Karim, M.Si. dan Andi Mapaptoba
Kuasa Pemohon:
Feldy Taha S.H. dkk
 
Termohon:
KPU Kabupaten Bantaeng
Kuasa Termohon:
...
Pihak Terkait:
...
Kuasa Pihak Terkait:
...
24
Senin,
09 Juli 2018
18:23:00 WIB
PHP Bupati Puncak Tahun 2018

APPP Nomor :
20/1/PAN.MK/2018

Registrasi Nomor :
Pemohon:
Lembaga Masyarakat Adat Kerukunan Masyarakat Pegunungan Tengah Lapago, yang dalam hal ini diwakili oleh Paus Kogoya., S.IP., selaku ketua dan Alfius Tabuni, S.E., selaku sekretaris
Kuasa Pemohon:
Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M dkk.
 
Termohon:
KPU Kabupaten Puncak
Kuasa Termohon:
...
Pihak Terkait:
...
Kuasa Pihak Terkait:
...
25
Senin,
09 Juli 2018
18:35:17 WIB
PHP Walikota Baubau Tahun 2018

APPP Nomor :
21/1/PAN.MK/2018

Registrasi Nomor :
Pemohon:
Hj. Roslina Rahim dan La Ode Yasin
Kuasa Pemohon:
Dian Farizka, S.H., M.H. dkk
 
Termohon:
KPU Kota Baubau
Kuasa Termohon:
...
Pihak Terkait:
...
Kuasa Pihak Terkait:
...
26
Senin,
09 Juli 2018
18:58:42 WIB
PHP Walikota Baubau Tahun 2018

APPP Nomor :
23/1/PAN.MK/2018

Registrasi Nomor :
Pemohon:
H. Yusran Fahim, S.E. dan Drs. H. Ahmad, M.M.
Kuasa Pemohon:
DR. Kamaruddin, S.H., M.H., dkk
 
Termohon:
KPU Kota Baubau
Kuasa Termohon:
...
Pihak Terkait:
...
Kuasa Pihak Terkait:
...
27
Senin,
09 Juli 2018
19:04:47 WIB
PHP Bupati Maluku Tenggara Tahun 2018

APPP Nomor :
22/1/PAN.MK/2018

Registrasi Nomor :
Pemohon:
Esebius Utha Safsafubun, S.I.P. dan Abdurrahman Matdoan, S.Pd.I.
Kuasa Pemohon:
Lattif Lahane, S.H. dkk.
 
Termohon:
KPU Kabupaten Maluku Tenggara
Kuasa Termohon:
...
Pihak Terkait:
...
Kuasa Pihak Terkait:
...
28
Senin,
09 Juli 2018
19:31:38 WIB
PHP Bupati Rote Ndao Tahun 2018

APPP Nomor :
25/1/PAN.MK/2018

Registrasi Nomor :
Pemohon:
Jonas Cornelius Lun, S.Pd. dan Dr. Adolfina Elisabeth Koamesakh, M.Th., M.Hum.
Kuasa Pemohon:
Petrus Bala Pattyona, S.H., M.H., CLA., dkk
 
Termohon:
KPU Kabupaten Rote Ndao
Kuasa Termohon:
...
Pihak Terkait:
...
Kuasa Pihak Terkait:
...
29
Senin,
09 Juli 2018
19:32:01 WIB
PHP Bupati Rote Ndao Tahun 2018

APPP Nomor :
24/1/PAN.MK/2018

Registrasi Nomor :
Pemohon:
Drs. Mesakh Nitanel Nunuhitu, M.Si.dan Drs. Semuel Conny Penna
Kuasa Pemohon:
Petrus Bala Pattyona, S.H., M.H., CLA. dkk.
 
Termohon:
KPU Kabupaten Rote Ndao
Kuasa Termohon:
...
Pihak Terkait:
...
Kuasa Pihak Terkait:
...
30
Senin,
09 Juli 2018
22:37:09 WIB
PHP Bupati Belitung Tahun 2018

APPP Nomor :
26/1/PAN.MK/2018

Registrasi Nomor :
Pemohon:
Hellyana, S.H.dan Junaidi Rachman
Kuasa Pemohon:
Walim, S.H., M.H., dkk
 
Termohon:
KPU Kabupaten Belitung
Kuasa Termohon:
...
Pihak Terkait:
...
Kuasa Pihak Terkait:
...
31
Selasa,
10 Juli 2018
11:36:00 WIB
PHP Bupati Tabalong Tahun 2018

APPP Nomor :
28/1/PAN.MK/2018

Registrasi Nomor :
Pemohon:
H. Norhasani dan H. Eddyan Noor Idur
Kuasa Pemohon:
Rudi Alfonso, S.H.,M.H., dkk.
 
Termohon:
KPU Kabupaten Tabalong
Kuasa Termohon:
...
Pihak Terkait:
...
Kuasa Pihak Terkait:
...
32
Selasa,
10 Juli 2018
14:45:14 WIB
PHP Walikota Makassar Tahun 2018

APPP Nomor :
32/1/PAN.MK/2018

Registrasi Nomor :
Pemohon:
Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham
Kuasa Pemohon:
M. Nursal, S.H., dkk
 
Termohon:
KPU Kota Makassar
Kuasa Termohon:
...
Pihak Terkait:
...
Kuasa Pihak Terkait:
...
33
Selasa,
10 Juli 2018
15:54:00 WIB
PHP Bupati Bogor Tahun 2018

APPP Nomor :
30/1/PAN.MK/2018

Registrasi Nomor :
Pemohon:
H. Ade Ruhandi Jaro Ade, S.E.dan Inggrid Maria Palupi Kansil, S.Sos.
Kuasa Pemohon:
AH. Wakil Kamal, S.H., M.H. dkk
 
Termohon:
KPU Kabupaten Bogor
Kuasa Termohon:
...
Pihak Terkait:
...
Kuasa Pihak Terkait:
...
34
Selasa,
10 Juli 2018
16:31:41 WIB
PHP Walikota Makassar Tahun 2018

APPP Nomor :
33/1/PAN.MK/2018

Registrasi Nomor :
Pemohon:
Munafri Arifuddin, S.H.dan Drg. A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal
Kuasa Pemohon:
Muhammad Rullyandi, S.H.,M.H. Dkk
 
Termohon:
KPU Kota Makassar
Kuasa Termohon:
...
Pihak Terkait:
...
Kuasa Pihak Terkait:
...
35
Selasa,
10 Juli 2018
16:36:00 WIB
PHP Gubernur MALUKU Tahun 2018

APPP Nomor :
31/1/PAN.MK/2018

Registrasi Nomor :
Pemohon:
Herman Adrian Koedoeboen, S.H., M.Si. dan H. Abdullah Vanath, S.Sos., M.MP.
Kuasa Pemohon:
Henry S. Lusikooy, S.H., M.H., dkk.
 
Termohon:
KPU Provinsi
Kuasa Termohon:
...
Pihak Terkait:
...
Kuasa Pihak Terkait:
...
36
Selasa,
10 Juli 2018
19:08:23 WIB
PHP Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2018

APPP Nomor :
34/1/PAN.MK/2018

Registrasi Nomor :
Pemohon:
Welly Titah dan Heber Pasiak, S.Pi.
Kuasa Pemohon:
Romeo Tumbel, S.H dkk
 
Termohon:
KPU Kabupaten Kepulauan Talaud
Kuasa Termohon:
...
Pihak Terkait:
...
Kuasa Pihak Terkait:
...
37
Selasa,
10 Juli 2018
20:05:22 WIB
PHP Gubernur SUMATERA SELATAN Tahun 2018

APPP Nomor :
36/1/PAN.MK/2018

Registrasi Nomor :
Pemohon:
H. Dodi Reza Alex Noerdin, Lic.Econ., M.B.A.dan H.M. Giri Ramanda N. Kiemas.
Kuasa Pemohon:
Sulastrianah, S.H.
 
Termohon:
KPU Provinsi Sumatera Selatan
Kuasa Termohon:
...
Pihak Terkait:
...
Kuasa Pihak Terkait:
...
38
Selasa,
10 Juli 2018
21:26:11 WIB
PHP Bupati Lahat Tahun 2018

APPP Nomor :
37/1/PAN.MK/2018

Registrasi Nomor :
Pemohon:
H. Bursah Zarnubi, S.E. dan Drs. Parhan Berza, M.M.
Kuasa Pemohon:
Slamet Santoso, S.H dkk
 
Termohon:
KPU Kabupaten Lahat
Kuasa Termohon:
...
Pihak Terkait:
...
Kuasa Pihak Terkait:
...
39
Selasa,
10 Juli 2018
21:26:55 WIB
PHP Bupati Memberamo Tengah Tahun 2018

APPP Nomor :
38/1/PAN.MK/2018

Registrasi Nomor :
Pemohon:
Simeon Wenda, dkk
Kuasa Pemohon:
Veri Junaidi, S.H., M.H. dkk
 
Termohon:
KPU Kabupaten Memberamo Tengah
Kuasa Termohon:
...
Pihak Terkait:
...
Kuasa Pihak Terkait:
...
40
Selasa,
10 Juli 2018
22:04:08 WIB
PHP Bupati Deiyai Tahun 2018

APPP Nomor :
39/1/PAN.MK/2018

Registrasi Nomor :
Pemohon:
Inarius Douw dan Anakletus Doo
Kuasa Pemohon:
Dr. Refly Harun, S.H. M.H., LL.M. dkk
 
Termohon:
KPU Kabupaten Deiyai
Kuasa Termohon:
...
Pihak Terkait:
...
Kuasa Pihak Terkait:
...
41
Selasa,
10 Juli 2018
22:21:07 WIB
PHP Gubernur MALUKU UTARA Tahun 2018

APPP Nomor :
40/1/PAN.MK/2018

Registrasi Nomor :
Pemohon:
K.H. Abdul Gani Kasuba, Lc. dan Ir. M. Al Yasin Ali, M.MT.
Kuasa Pemohon:
AH. Wakil Kamal, S.H.,M.H. DKK
 
Termohon:
KPU Provinsi Maluku Utara
Kuasa Termohon:
...
Pihak Terkait:
...
Kuasa Pihak Terkait:
...
42
Selasa,
10 Juli 2018
20:34:23 WIB 
(Online)

PHP Bupati Sampang Tahun 2018

APPP Nomor :
42/1/PAN.MK/2018

Registrasi Nomor :
Pemohon:
Drh. H. Hermanto Subaidi, M.Si. dan H. Suparto
Kuasa Pemohon:
Muhammad Sholeh, dkk.
 
Termohon:
KPU Kabupaten Sampang
Kuasa Termohon:
...
Pihak Terkait:
...
Kuasa Pihak Terkait:
...


Kuasa Pihak Terkait:
...

Share:

Blog Archive

Support

iklan banner iklan banner