Saturday, 14 July 2018

Apa Itu Putusan Dismissal Dalam Perkara Perselisihan Pilkada



Oleh Deno Kamelus
Doktor Hukum dan Pensiunan Dosen Fakultas Hukum Undana
LACAKNEWS - Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 7 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan MK No. 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati telah menetapkan 18 Januari 2016, MK akan menetapkan Putusan Dismissal.
Dismissal proses merupakan pekerjaan hakim untuk meneliti, memilah gugatan yang masuk ke pengadilan. Proses ini penting karena pengadilan atau hakim tidak boleh menolak perkara, meskipun dari awal sesungguhnya perkara tersebut tidak layak untuk diperkarakan, karena tidak memenuhi syarat formal maupun syarat materil.
Putusan dismissal akan menentukan sebuah perkara dilanjutkan atau sebaliknya gugatannya tidak dapat diterima dan oleh karenanya kandas di tengah jalan. Syarat-syarat tersebut terutama terkait hal-hal formil seperti hak hukum para pihak (legal standing), tenggang waktu pengajuan gugatan, syarat persentase selisih perolehan suara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hasil dari dismissal proses adalah keputusan dalam bentuk penetapan hakim yang diputuskan dalam suatu rapat musyawarah yang secara khusus dilakukan untuk itu, yang dilengkapi pertimbangan hukum bahwa gugatan yang diajukan ke pengadilan dinyatakan tidak dapat diterima atau tidak berdasar.
Dasar ditetapkannya putusan dismissal, antara lain, pertama, pokok gugatan tidak termasuk dalam wewenang pengadilan. Hal ini terkait dengan kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut terkait kewenangan masing-masing lembaga peradilan seperti peradilan tata usaha negara, peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama dan peradilan khusus lainnya seperti MK. Kompetensi relatif terkait dengan jurisdiksi dalam lingkungan peradilan yang sama. Misalnya antara Pengadilan Negeri Ruteng dan Pengadilan Negeri Bajawa.
Umumnya jurisdiksi ada hubungannya dengan tempat kejadian perkara (locus), letak obyek sengketa dan waktu terjadinya pokok sengketa (tempus).
Kedua, syarat gugatan tidak terpenuhi sekalipun sudah diberi tahu dan diperingatkan. Dalam perkara perselisihan hasil pemilihan bupati (pilbup), syarat gugatan tersebut diatur Pasal 158 ayat (2) juncto Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan MK No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubermur, Bupati dan Walikota Tanggal 30 November 2015 yang selanjutnya saya sebut saja dalam tulisan ini dengan PMK.
Ketiga, gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak.
Perkara Perselisihan Hasil Penghitungan Suara
Berdasarkan Pasal 3 PMK, yang menjadi para pihak dalam perkara perselisihan pilbup adalah pemohon, termohon dan pihak terkait. Pemohon adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati yang kalah dalam penghitungan suara berdasarkan keputusan KPUD. Termohon adalah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten.

Putusan Dismissal dalam Perkara Perselisihan Hasil Pilkada

    
gedung-mahkamah-konstitusi_20150618_163935.jpg
Pihak terkait adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan KPU Kabupaten dan mempunyai kepentingan langsung terhadap permohonan yang diajukan pemohon. Obyek dalam Perkara Perselisihan Hasil Penghitungan Suara diatur Pasal 4 PMK, yaitu Keputusan KPU Kabupaten tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan kepala daerah (pilkada). Hal ini merupakan kewenangan absolut dari MK.
Menurut ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK, pemohon mengajukan permohonan kepada MK dengan ketentuan: kabupaten dengan jumlah penduduk 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan permohonan dapat dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) antara pemohon dan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan penghitungan suara oleh termohon (KPU Kabupaten).
Selanjutnya Pasal 6 ayat (3) PMK menegaskan bahwa persentase 1,5% (satu koma lima persen) dihitung dari suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh termohon. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) PMK merupakan pengaturan lebih lanjut atas perintah Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
MK juga telah mengurai lebih rinci cara menghitung perbedaan 1,5% tersebut. Saya buat contoh sebagai berikut. Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Manggarai No: ../Kpts/PBWB/KPU-Kab/018.434016/Tahun 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, KPUD telah menetapkan Pasangan Nomor Urut I memperoleh 73.666 suara dan Pasangan Nomor Urut 2 sebanyak 71.820 suara.
Dengan demikian selisih perolehan suara sebanyak 1.846 suara. Jumlah penduduk kabupaten tersebut 337.286 jiwa, maka persentase perbedaan selisih suara yang digunakan adalah 1,5% sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2015 Tentang Pilkada.
Selanjutnya besaran angka dihitung berdasarkan PMK, dengan menggunakan rumus selisih suara perkara PHP (Perselisihan Hasil Pemilihan), sebagai berikut :
X = Y Z
X : Selisih suara untuk dapat mengajukan perkara PHP di MK
Y : Selisih suara antara Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah suara pemohon
Z : Persentase (%) selisih suara
Diketahui:
Y = 1.846 suara
Z = 1.5% x 73.666 suara = 1.105 suara
Dari ketentuan X = Y Z, maka dapat disimpulkan X = 1.846 > 1.105
Dengan hasil hitungan seperti ini, siapa pun tidak mempunyai hak hukum atau legal standing untuk mengajukan gugatan perselisihan penghitungan suara kepada MK karena jumlah Y lebih besar dari jumlah Z atau dengan kata lain angka selisih suara 1.846 melebihi angka maksimal 1,5% (1.105 suara) yang ditetapkan Pasal 158 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2015 Tentang Pilkada dan PMK.
Putusan Dismissal
Pasal 7 ayat 1 huruf b.2 dan huruf b.4 menegaskan bahwa permohonan pemohon paling kurang memuat kedudukan hukum (legal standing) pemohon yang memuat penjelasan sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati dan syarat pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pasal 6 dan pokok permohonan yang berisi penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPUD dan penghitungan yang benar menurut pemohon.
Kedudukan hukum pemohon (legal standing) adalah suatu keadaan dimana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak secara hukum untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan, atau sengketa atau perkara di depan MK.
Kedudukan hukum (legal standing) mencakup syarat formal sebagaimana ditentukan dalam UU dan syarat material yaitu kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional seseorang atau kelompok.
Syarat formal dalam perkara perselisihan penghitungan suara dalam contoh di atas adalah: pertama, selisih suara paling banyak 1,5% atau 1.105 suara. Pasal 158 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2015 Tentang Pilkada juncto Pasal 6 PMK yang mengatur ambang batas 1,5% sebagai batas tertinggi selisih suara sebagai dasar pengajuan perkara ke MK. Jika berdasarkan penghitungan, sudah diketahui melebihi 1,5% atau lebih dari 1.105 suara, tetapi tetap mengajukan perkara perselisihan kepada MK, maka hal ini menjadi dasar putusan dismissal untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
Konsekuensinya perkara kandas pada tanggal 18 Januari 2016. Secara negatif, dapat dirumuskan bahwa pasangan calon yang mengajukan gugatan perselisihan hasil penghitungan yang melebihi 1,5% atau lebih dari 1.105 suara dinyatakan sebagai pasangan calon yang tidak mempunyai legal standing atau tidak berhak secara hukum dan oleh karena itu gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima dalam putusan dismissal.
Kedua, pokok permohonan tentang kesalahan hasil penghitungan suara dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon. Hal-hal lain seperti tuntutan pilkada ulang - -istilah dari mulut ke mulut di masyarakat karena tidak dikenal dalam UU Pilkada (Pasal 112 dan 120-122 UU No 8 Tahun 2015 Tentang Pilkada, istilahnya pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan serta pemungutan suara ulang di TPS), blanko C6 yang tidak terbagi, ketidakhadiran di TPS untuk mencoblos bukanlah obyek yang disengketakan di MK.
Berdasarkan Penjelasan Pasal 75 huruf a UU No. 24 Tahun 2003 Tentang MK, bahwa pemohon wajib menunjukkan dengan jelas tempat dan waktu penghitungan suara yang salah dan kesalahan dalam penjumlahan penghitungan suara. Tidak terpenuhinya syarat ini juga menyebabkan gugatan tidak dapat diterima dan perkara perselisihan penghitungan suara terhenti sampai tanggal 18 Januari 2016.
Putusan dismissal tersebut dilakukan pada proses pemeriksaan pendahuluan dalam sidang pleno atau sidang panel. Sidang pleno adalah sidang yang dilaksanakan secara terbuka untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan yang dihadiri oleh sembilan orang hakim, kecuali dalam keadaan luar biasa dihadiri oleh tujuh orang hakim.
Sedangkan panel adalah sidang yang dilaksanakan secara terbuka untuk memeriksa perkara perselisihan hasil pemilihan yang dihadiri paling kurang tiga orang hakim dan hasilnya dibahas dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). RPH adalah rapat yang dihadiri sembilan orang hakim atau dalam keadaan luar biasa hanya tujuh orang hakim yang dilaksanakan secara tertutup untuk membahas atau memusyawarahkan dan memutus perkara perselisihan.
Dalam sidang pleno atau sidang panel hakim MK pada tanggal 18 Januari itulah putusan dismissal akan dipalu sekaligus sebagai momentum yang menentukan apakah permohonan pemohon tentang perselisihan penghitungan suara kandas sampai tanggal 18 Januari 2016 atau berlanjut sampai dengan tanggal 2 sampai dengan 7 Maret 2016 sebagai batas terakhir penyelesaian gugatan perselisihan perhitungan suara di MK.
Oleh karenanya mengharapkan MK sebagai penebus atau dewa penyelamat adalah sebuah mimpi buruk ketika masing-masing pihak kurang paham seluk-beluk beperkara di MK. Lebih baik menjalani sebuah proses demokrasi yang jujur, pedomani aturan main pilkada, menghargai pilihan rakyat karena suara rakyat adalah suara Tuhan, daripada mengharapkan MK menyelamatkan sebuah proses politik pilkada yang buruk. MK lembaga terhormat.
MK pun pasti menghargai pilihan rakyat karena hati nurani bukan karena politik kotor yang licik, isu yang menyesatkan demi memenangkan sebuah pertarungan politik, memperoleh suara karena dibayar dengan uang atau materi lainnya. Ingat, suara rakyat adalah suara Tuhan. Vox populi vox Dei. Hargailah suara rakyat. Semoga!!
Share:

0 comments:

Post a Comment

KPU KOTA SUNGAIPENUH

KPU KOTA SUNGAIPENUH

Blog Archive

Support

iklan banner iklan banner