Friday, 13 July 2018

BPD DAN TOKOH ADAT DESA KOTO TUO KECAMATAN KAYU ARO TOLAK DANA DESA 2018

Kerinci,Lacak -  Saat masyarakat di Kabupaten Kerinci sibuk dengan urusan pasca Pilkada, berbeda persoalan yang di
alami oleh masyarakat Desa Koto Tuo Kecamatan Kayu.

Keresahan yang terjadi pada masyarakat
Desa Koto Tuo ini mengenai tidak menerima Dana Desa Anggaran Tahun 2018. Ini terjadi akibat Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh Adat dan tokoh masyarakat “MENOLAK” Dana Desa untuk tahun 2018.

Walaupun tidak seluruhnya setuju dengan penolakan tersebut apa lagi perangkat desa yang sudah 6 bulan bekerja namun tidak di gaji. Sehingga ini berdampak buruk bagi
pemerintahan dan masyarakat Desa Koto Tuo yang sangat membutuhan Dana Desa tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di mana Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa
dan Desa Adat yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan dan pemerintahan Desa, pembangunan serta
pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.

Dalam Undang-Undang sudah di jelaskan bahwa dana tersebut membiayai roda pemerintahan dan tidak ada alasan bagi masyarakat untuk menolak
Dana Desa.

Hal ini terjadi akibat konflik Laten dan manifes yang terjadi antara BPD, tokoh adat dan tokoh masyarakat dengan Kepala Desa Koto Tuo yang di jabat oleh Lahmudin, S.Pd.

Konflik ini terjadi sudah sangat lama dan tidak ada penyelesaian permasalan tersebut.
Saat di konfirmasi dengan Ketua BPD Matsir beliau membenarkan hal tersebut

 “ ya.. kami menolak Dana Desa pada tahun 2018 ini selama Kades masih di jabat oleh saudara Lahmudin karena permasalahan anggaran tahun 2017 bagi masyarakat Koto Tuo belum selsai, Kepala Desa tidak
transparan dalam menjalankan roda pemerintahan apalagi mengenai masalah keuangan desa dan kepala desa sering mencuri tandatangan kelambagaan termasuk tandatangan saya selaku ketua BPD
stempel kelembagaan seluruh nya di ambil oleh Kepala Desa.”Jelasnya.

Pernyataan tersebut berbanding terbalik pada saat di konfirmasi kepada Kades Koto Tuo yang menyatakan.

“ Dana Desa anggaran tahun 2017 sudah selasi, itu pun sudah di periksa dari Kabupaten, ada segelintir masyarakat yang menjadi propokator karena tidak senang dengan Pemerintahan saya”sebutnya.

Kedua kubu saling melampar bola panas sehingga konflik ini harus ada pihak yang menjadi penengah agar permasalahan ini cepat selesai dan tidak terjadi bentrok antara warga.

Karena semakin lama permasalahan ini semakin memanas di tambah lagi perangkat desa, guru PAUD, Guru ngaji, Petugas
sara dan garim Masjid menuntut gaji selama 6 bulan dari anggaran Dana Desa Tahun 2018.(Tim)
Share:

0 comments:

Post a Comment

KPU KOTA SUNGAIPENUH

KPU KOTA SUNGAIPENUH

Blog Archive

Support

iklan banner iklan banner