Wednesday, 4 July 2018

DPRD Bukan Lembaga Untuk Mencari Kesalahan, Tapi Mengawasi Agar Tidak Salah

Foto : Istimewa

Kita mengetahui DPRD bukanlah lembaga teknis yang menjalankan peraturan, melainkan melakukan pengawasan terhadap
peraturan daerah, anggaran dan kebijakan
pemerintah daerah.

Pengawasan merupakan salah satu
fungsi utama yang melekat pada DPRD selain
fungsi legislasi dan anggaran. Seyogyanya
aspirasi masyarakat dalam bidang
pengawasan, secara melembaga sudah
terwakili melalui wakil-wakilnya yang duduk
di DPRD. Fungsi pengawasan ini diharapkan
bisa berjalan efektif sesuai harapan
masyarakat, peraturan dan perundang-
undangan yang berlaku. Pengawasan DPRD
bertujuan untuk menjamin agar pemerintah
daerah menjalankan programnya sesuai
dengan rencana dan ketentuan perundangan
yang berlaku.

Fungsi pengawasan DPRD lebih
bersifat pengawasan politik dan kebijakan,
bukan pengawasan teknis fungsional. DPRD
pada hakekatnya merupakan organ
pemerintahan di tingkat lokal yang
mengemban harapan rakyat untuk berperan
sebagai representasi dan agenda kepentingan
rakyat melalui proses perumusan kebijakan
dan pengawasan terhadap pemerintah daerah.

Hak angket merupakan salah satu bentuk
fungsi pengawasan DPRD untuk melakukan
penyelidikan terhadap suatu kebijakan Kepala
Daerah yang penting dan strategis serta
berdampak luas pada kehidupan masyarakat,
daerah dan negara yang diduga bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan.
Pengawasan DPRD bertujuan untuk
mengembangkan kehidupan demokrasi,
menjamin keterwakilan rakyat dan daerah
dalam melaksanakan tugas dan
kewenangannya serta mengembangkan
mekanisme checks and balances antara
DPRD dan eksekutif demi mewujudkantataran pengendalian kebijakan guna
menciptakan check and balances.

Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD
kepada eksekutif substansinya adalah
mengarah pada pengawasan politik atau
kebijakan, Sementara itu pengawasan
administrasi dilakukan oleh lembaga yang
dibentuk oleh negara/ pemerintah yakni
Badan Pengawasan Keuangan (BPK), dan
Lembaga Pengawasan Fungsional lainnya
(BPKP, Irjen pada Kementerian/Lembaga
Non Departemen, Badan Pengawasan Daerah
(Bawasda) di Propinsi dan Kabupaten/Kota).

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 365 ayat (1) Undang-undang no 17 tahun 2014 tentang
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,

Yang berbunyi

(1) DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi:
a. legislasi;
b. anggaran; dan
c. pengawasan.

Yang juga di jelaskan dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah NO 12 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB DEWAN PERWAISLAN RAIffAT
DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA

(1) Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk
pengawasan terhadap:
a. pelaksanaan Perda dan peraturan Kepala Daerah;
b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan
pemerintahan daerah; dan
c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan
laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa
Keuangan

Dalam Kunjungan Komisi 3 DPRD Kota Sungai Penuh  ke Lokasi Pembangunan Stadion Koni Tanah Kampung pada Hari Rabu tanggal 01 Juli 2018 dalam rangka melakukan pengawasan terhadap pembangunan banyak menuai Komentar dan pendapat dari berbagai kalangan , hal ini di sebabkan viralnya berbagai video dan pemberitaan di sejumlah media sosial tentang aktivitas pengawasan yang di lakukan oleh komisi 3 DPRD Kota Sungai Penuh tersebut.

Berdasar pada peraturan yang di sebut di atas dalam hal pengawasan DPRD di berikan wewenang melakukan pengawasan Secara substansi mengarah kepada Pengawasan Politis dan Kebijakan, namun dalam pelaksanaan pengawasan yang di lakukan Komisi 3 DPRD Kota Sungai Penuh ini seakan-akan telah melakukan pengawasan secara teknis bahkan seorang Oknum di duga telah melakukan fitnah.

untuk pengawasan teknis Undang-undang sudah mengamanahkan kepada lembaga-lembaga yang
dibentuk oleh negara/ pemerintah yakni
Badan Pengawasan Keuangan (BPK), dan
Lembaga Pengawasan Fungsional lainnya
(BPKP, Irjen pada Kementerian/Lembaga
Non Departemen, Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) di Propinsi dan Kabupaten/Kota).

Dalam Kunjungan ini terlihat Ketua Komisi 3 DPRD Kota Sungai Penuh Fajran memegang dan membaca RAB yang di jadikan Dasar pemeriksaan sementara RAB adalah acuan Ahli untuk melakukan pemeriksaan secara teknis,

Lalu juga telah beredar  Video komentar yang di duga adalah  Hardizal, S.sos anggota Komisi 3 DPRD Kota Sungai Penuh yang mengomentari ttg teknis Joging track yang sedang di buat dan juga pada pemberitaan media online Hardizal, S.sos juga menyatakan bahwa dalam menggunakan besi sambungan dalam kontruksi tidak dibolehkan Ini menyalahi teknis, katanya kepada salah satu media online.

dan tidak tanggung-tanggung juga telah beredar video yang di duga adalah Fakhrudin Anggota Komisi 3 DPRD juga berkomentar dengan nada menuduh Ketua DPRD Fikar Azami, SH, MH adalah pemilik Proyek tersebut, di sini jelas bahwa yang di lakukan Fakhrudin telah melampaui batas kewenangannya sebagai anggota DPRD, beliau bukan lagi berbicara teknis yang bukan kewenangannya namun telah memfitnah Fikar Azami selaku Ketua DPRD Kota Sungai Penuh sedangkan lembaga Hukum saja tidak berani melakukan tuduhan-tuduhan terhadap seseorang bahkan terhadap orang yang terbukti sekalipun.

kita memberikan apresiasi terhadap wakil-wakil rakyat Kota Sungai Penuh telah melakukan tugas pengawasannya dengan baik, namun kita menyayangkan sikap arogansi dan tindakan semena-mena yang di lakukan oleh Fakhrudin, Kita mengharapkan wakil-wakil Rakyat kita di DPRD Kota Sungai Penub bersikap tegas dan terukur, Profesional di imbangi dengan Pengetahuan sehingga dapat memaksimalkan tugas mulianya.

Kita memahami, undang-undang telah memberikan hak imunitas untuk Wakil Rakyat dalam melaksanakan tugasnya, sejatinya Hak imunitas bertujuan agar Wakil Rakyat lebih leluasa melakukan tugas mulianya membela kepentingan Rakyat tetapi Hak imunitas bukan berarti membuat anggota DPRD berbuat semena-mena bahkan menjadi arogan, Anggota DPRD juga memiliki aturan,  Norma dan Kode etik yang harus di taati.

berdasarkan aturannya pengawasan secara teknis telah di atur oleh masing-masing Undang-undang, sebagai contoh Undang-undang no 15 tahun 2014 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara talah mengamanatkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan Keuangan, Undang-undang ini di pertegas lagi dalam Peraturan Menteri dalam Negeri No 13 tahun 2010 PEDOMAN PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH TERHADAP TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN, Pasal 9 ayat (9) berbunyi Fungsi Pengawasan DPRD adalah pengawasan terhadap Pemerintah Daerah yang
bersifat pengawasan kebijakan dan bukan pengawasan teknis, Dalam aturan ini jelas batasan tugas DPRD dalam bidang pengawasan
tersebut.

Apa lagi pernyataan yang menuai fitnah yang di lakukan oleh Oknum Anggota Komisi 3 DPRD an Fakhrudin yang terang-terangan telah menjustifikasi seseorang tanpa dasar dan bukti-bukti.

Kunjungan tersebut telah menuai Pro dan Kontra bahkan telah banyak memunculkan opini-opini dan komentar yang berbias kepada keruhnya situasi Politik Kota Sungai Penuh saat ini, ada beberapa oknum Masyarakat yang telah berani berkomentar teknis terhadap Proses pembangunan lapangan tersebut bahkan ada yang telah menduga-menduga bahwa lapangan tersebut terindikasi telah di korupsi padahal itu bukanlah kewenangannya.

bahwa sejatinya indonesia adalah negara hukum,  semua dinamika sosial di Indonesia sudah di undang-undangkan dan telah memiliki masing-masing wadah sebagai tempat menyalurkan aspirasi, persoalan dsb.

Stop Fitnah !!!
Stop hoax !!!
Share:

0 comments:

Post a Comment

KPU KOTA SUNGAIPENUH

KPU KOTA SUNGAIPENUH

Blog Archive

Support

iklan banner iklan banner