Sunday, 19 August 2018

Hari Ini Karang Taruna Gelar Bazar Sembako Di Bunga Tanjung Sitinjau Laut

Kerinci, - Kegiatan bazar murah yang dikadilaksan oleh karang taruna Kabupaten Kerinci bersama Perum Bulog Kerinci berlokasi di Desa Bunga Tanjung Kecamatan Sitinjau Laut terlihat hangat disambut Masyarakat Bunga Tanjung. 

IMG-20180819-WA0014
Kegiatan ini bertujuan untuk mengantisipasi lonjakan harga pangan di pasar yang ketika ini diketahui akan naik menjelang idul Adha 1439 H. Langkah ini dilakukan oleh pihak Karang Taruna Kabupaten Kerinci dan Perum Bulog agar dapat membantu Meningkatkan kepercayaan Masyarakat terhadap program pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci dalam hal ini program sembako murah. 
Ketua Karang Taruna Kabupaten Kerinci, M Hanil dikonfirmasi wartawan media ini dilokasi bazar menjelaskan tentang tarif harga sembako nasional ketika menghadapi Hari Raya Haji 2018 berangsur meroket. 

"Kegiatan Bazar murah ini adalah bertujuan untuk mengantisipasi lonjakan harga pangan dipasaran," ujar Hanil. 

Pihak Bulog juga membantu menemukan solusi terbaik untuk mengantisipasi lonjakan harga pangan dengan membantu warga Desa Bunga Tanjung agar lebih teliti dalam mengantisipasi lonjakan harga pangan. 

Kades Bunga Tanjung Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci dikonfirmasi wartawan media ini mengaku sangat berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan banyak manfaat untuk Masyarakat, terutama pada warga Desa Bunga Tanjung. 

"Terimakasih banyak kepada Karang Taruna Kabupaten Kerinci dan Perum Bulog Kerinci yang telah memberikan bantuan berupa sembako murah kepada Masyarakat, saya harap program ini dijadikan sebagai program tahunan yang selalu dilakukan agar masyarakat mendapatkan solusi dari harga pangan yang semakin hari Semakin meroket," ujar Busmarudin Kades Bunga Tanjung. 

Dia berharap agar program ini dilakukan secara rutin oleh Pemerintah dan Karang Taruna Kabupaten Kerinci, untuk mengantisipasi lonjakan harga pangan utama dipasar, dia juga mengharapkan agar perum Bulog menambah jenis sembako yang dijual bervariasi, agar masyarakat bisa memilih barang apa yang akan dibeli. (Mano)
Share:

Saturday, 18 August 2018

Jelang Idul Adha, Karang Taruna Kerinci Gelar Bazar Sembako Murah Disetiap Kecamatan


Kerinci,Lacak - Menjelang hari raya idul adha (Kurban) . Karang Taruna kabupaten Kerinci bekerjasama dengan BULOG yang di dukung Polres Kerinci melakukan  Bazar sembako murah.

Dihari pertama sabtu 18 agustus 2018 Bazar sembako murah dilaksanakan  di kecamatan Danau Kerinci, tepatnya di desa Pendung Talang Genting.

Ketua karang taruna M Hanil menargetkan setiap hari menjelang idul adha akan terus melakukan kegiatan ini di Kecamatan dan Desa yang berbeda. Setelah lebaran idul Adha kegiatan ini tetap akan dilanjutkan di desa - desa lain.

" Kita menargetkan setiap kecamatan di Kerinci akan kita gelar bazar sembako murah. Menjelang hari idul adha kita fokuskan daerah yang sangat membutuhkan dulu. Setelah idul adha tetap akan kita lakukan kegiatan ini di semua kecamatan yang ada di Kerinci"sebut nya.

Dilokasi bazar tampak ratusan warga antusias membeli sembako yang disediakan. Salah seorang warga pentagen Ermaneli menyebutkan, bahwa kegiatan ini sangat membatu warga Pentagen. Dia bersama warga lainnya berharap kegiatan seperti ini terus di lakukan di desanya.

Selain itu. Erma mengucapkan terimakasih dan bangga pada karang taruna yang telah peduli terhadap kebutuhan warga.Apalagi saat menjelang lebaran.

" Kami terimakasih dan bangga pada Karang Taruna Kabupaten Kerinci.Kegiatan ini sangat membatu warga kami" ucapnya.

Firdaus tokoh masyarakat pentagen juga berujar sama.Dia berharap kegiatan bazar sembako murah di desanya terus di lakukan. Minimal satu bulan sekali. Karna bazar sembako murah sangat membantu warga.

" Kita berharap kegiatan ini terus dilakukan.Minimal satu bulan sekali di lakukan di desa pentagen" Harap nya.
Share:

Thursday, 16 August 2018

Hore! Presiden Pastikan Gaji PNS Dan Pensiun Naik Tahun 2019


Hore! Gaji PNS dan Pensiunan Bakal Naik 5 Persen di 2019

Oleh Septian Deny pada 16 Agu 2018, 15:02 WIB
Ilustrasi PNS Naik Gaji
Jakarta,Lacak -Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan akan menaikkan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pensiun pada tahun depan (2019).
Sekadar informasi dalam gaji PNS tercatat sudah tiga tahun tidak naik. Sebagai gantinya, pemerintah memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar gaji pokok.
"Selain melanjutkan kebijakan penggajian yang telah dilakukan tahun 2018, pada tahun 2019 Pemerintah akan menaikkan gaji pokok dan pensiun pokok bagi aparatur negara, serta para pensiunan sebesar rata-rata 5 persen," Ucap Jokowi dalam Pidato Nota Keuangan dan RAPBN 2019 di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (16/8/2018).

Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai langkah telah dilakukan oleh Pemerintah untuk memperbaikikinerja birokrasi melalui penerapan sistem pemerintahanberbasis elektronik seperti e-procurement, Satu Data dan Satu Peta, penguatan reformasi birokrasi, serta peningkatan kualitas layanan publik, seperti melalui Mal Pelayanan Publik.
Upaya perbaikan birokrasi tersebut telah meningkatkan peringkat Government Effectiveness Index Indonesia, dari peringkat 103 pada tahun 2015 menjadi peringkat 86 pada tahun 2016 atau naik 17 peringkat.
Pemerintah juga melakukan percepatan pelaksanaan reformasi di 86 kementerian/lembaga untukmemberikan pelayanan publik yang lebih baik, mudah, cepat, dan transparan, disertai penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
"Peningkatan kualitasdan motivasi birokrasi terus dilakukan agar aparatur negara makin profesional, bersih, dan terjagakesejahteraannya," terangnya. (Liputan6.Com)
Share:

Tuesday, 14 August 2018

Ada Apa ?...Hasferi Kadis Pemdes Kerinci Dipanggil Kejaksaan


Kerinci,Lacak – Kejaksaan negeri Sungai Penuh Selasa (14/8/2018) pagi.  Memanggil Kadis Pemdes Kerinci atas laporan masyarakat terkait dugaan penyelewengan Dana Desa dan ADD tahun 2016 Kecamatan Air Hangat.
Informasi yang diperoleh, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Pemdes), Hasferi Akmal. Ia memenuhi undangan penyidik Kejaksaan Negeri Sungaipenuh sekitar pukul 10.00 Wib, hingga pukul 12.15 WIB Hasferi Akmal keluar dari ruangan Kasi Pidana Khusus.
Usai Diperiksa Penyidik Kejari Sungai penuh, Kepala Dinas PMPD Hasferi Akmal, mengaku dirinya hanya memenuhi undangan penyidik kejaksaan terkait laporan masyarakat mengenai dana desa 2016.
“Saya memenuhi undangan penyidik kejaksaan terkait laporan masyarakat terhadap Dana Desa (DD) dan ADD tahun 2016,” ujar Hasferi Akmal kepada para Wartawan.
Dia mengungkapkan, selama 2 jam lebih tersebut penyidik menanyakan tentang proses dan juknis pencairan DD dan ADD.
“Tadi saya jelaskan dengan penyidik, saat itu dirinya belum menjabat sebagai kepala dinas. Untuk juknis DD dan ADD ada petunjuknya dan sudah saya kasih petunjuk juknisnya,” ungkapnya.
Sementara itu, Kejaksaan Negeri Sungai Penuh Romy Arizyanto melalui Kasi Pidsus Sudarmanto mengakui pihaknya memanggil Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci.
“Ya, Kita menindaklanjuti laporan masyarakat tentang ADD dan DD Kabupaten Kerinci tahun 2016,” katanya.
Ditambahkannya, pemeriksaan Hasferi Akmal untuk meminta keterangan terkait ADD/DD Kabupaten Kerinci tahun 2016 .
“Berdasarkan intruksi Jampidsus Kejagung RI, kita melakukan penyelidikan ADD/DD. Untuk Kerinci kita masih dalam penyelidikan, dan meminta keterangan Pelapor dan terlapor,” ujarnya kehadapan wartawan di Kejari Sungai Penuh.(Kkc)
Share:

Monday, 13 August 2018

KNPI Kota Sungaipenuh Gandeng BNN Sosialisasi Bahaya Narkoba Pada Para Pelajar


Sungaipenuh,Lacak - Hari kedua Sosialisasi akan bahaya Narkiba. KNPI Sungaipenuh melaksanakan kegiatan di SMAN 2 yang mana pada hari sebelumnya sudah melakukan sosialisasi di SMAN 1 Sungaipenuh.

Di SMAN 2 Ketua KNPI Fikar Azami tampak di dampingi Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) Badan Narkotika Nasional (BNN) provinsi Jambi AKBP Abdul Razak  yang di dampingi kepala SMAN 2 Sungaipenuh AMHAR serta kabag hukum pemkot Sungaipenuh.

Baca Juga :Fikar Azami Sosialisasi Narkoba

Amhar di hadapan puluhan peserta sosialisasi bahaya barkoba menyembut baik program dari KNPI kota Sungaipenuh. Dia juga menyampaikan agar para siswa untuk tidak terjerumus dalam lingkaran Narkoba. Karna Narkoba bisa menjadi penghabat masa depan. Dia berharap seluruh siswanya untuk menjauhi dan menghindari narkoba.

" Kegiatan ini sangat baik sekali. Dengan adanya sisialisasi ini saya berharap seluruh siswa bisa terhindar dari narkoba. Karna narkoba bisa menjadi penghalang bagi para siswa untuk menuju masa depan yang sudah di cita-citakan"subut kepala SMNA 2 Sungaipenuh.


Share:

Ketua KNPI Sungaipenuh Fikar Azami Gencar Adakan Sosialisasi Bahaya NARKOBA


Sungaipenuh,Lacak - Mendengar kata "NARKOBA" kita teringat akan sabu, ekstasi, ganja. Karna sudah jutaan manusia mati sia-sia dan jutaan generasi muda yang kehilangan masa depan akibat mengosumsi dan kecanduan Narkoba.

Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) sungaipenuh merasa prihatin dengan maraknya peredaran Narkoba di Sungaipenuh. Oleh Karena itu Ketua KNPI Sungaipenuh FIKAR AZAMI mengambil inisiatif melakukan pencegahan pada generasi muda, agar tidak menjadi pecandu Narkoba.

KNPI gencar melakukan sosialisasi Narkoba pada generasi muda terutama pelajar. Senin (14/8/2018) Ketua KNPI melakukan sosialisasi di SMAN 1 Sungaipenuh. Hari ini ( 14/8/2018) di SMAN 2 dan besok ( 15/8/2018) akan dilaksanakan di SMAN 3 dan SMAN 4 Kota Sungaipenuh.

Fikar Azami pada Lacak News menyebutkan. Bahwa kegiatan ini  dilandasi rasa prihatinnya pada generasi muda Kota Sungaipenuh. Selain itu. Dia menyebutkan, bahwa di Sungaipenuh Sumber Daya Alam (SDA) sangat minim. Oleh karna itu, dia bertekat untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDA). Agar kota Sungaipenuh bisa bersaing dengan daerah lain.

"Rasa cinta saya pada generasi muda, membuat saya berfikir untuk mengembangkan SDM, karna di Sungaipenuh SDA sangat minim. Apa bila SDM generasi muda kita sudah bagus otomatis kita bisa bersaing dengan daerah lain. Maka sejak dini KNPI terus membina generasi muda agar tidak terjerumus ke NARKOBA dan kenakalan remaja" Jelas ketua KNPI.





Share:

Sunday, 12 August 2018

Terkait Dugaan Pungli SMKN 2 Sungaipenuh, Pengakuan Siswa Dengan Pihak Sekolah Beda


Sungaipenuh,Lacak - Kisruh adanya pungutan liar di SMKN 2 Sungaipenuh terus berhembus.

Dari informasi yang di himpun. Ternyata pengakuan pihak SMKN 2  Sungaipenuh beda dengan pernyataan siswa.

Baca Juga : SMKN 2 Sungaipenuh Jamin seluruh calon siswa lulus sebelum daftar


Menurut wakil Humas Boby Arisandi menyebutkat tidak ada pungutan untuk siswa teknik mesin. Selain itu Boby menanggapi beeita lacaknews edisi 2 agustus 2018 tentang pengumpulan siswa sebelum hasil kelulusan di umumkan.

Baby menyebutkan
"Siswa kita kumpulkan sblm kelulusan untuk memberikan bukti verifikasi  kpd mereka bahwa mereka sdh melakukan pendaftaran secara online "

Sementara pengakuan siswa bahwa mereka di kumpulkan bukan untuk menyampaikan tentang yang sudah verifikasi. Tapi menyampaikan bahwa yang ikut mendaftar di pastikan lulus semua.

Siswa juga menyampaikan. Pertemuan itu di lakukan sebelum pendaftaran online.

"Kami di kumpulkan mendengar penhelasan pihak sekolah bahwa kami akan diterima. Saat di kami di kumpulkan saya bekum daftar online. Dan banyak twnan saya yang lain juga belum daftar online saat kami di kumpulkan" sebut salah seorang oknum siswa yang minta namanya di rahasiakan.(Tim)
Share:

Kapolres Kerinci AKBP Dwi Mulyanto Buka Acara Jalan Sehat Bersama Lacak News



Kerinci,Lacak - Dalam rangka menyambut HUT RI ke 73 dan memeriahkan HUT Bhayangkara ke 73 serta sukuran atas suksesnya pilkada Kerinci 2018 secara aman dan damai.

Minggu 12 agustus 2018. Media Lacak News melaksanakan pegelaran hajatan akbar bersama masyarakat Kerinci dan Sungaipenuh. Kegiatan itu diisi dengan jalan santai bersama ribuan warga.

Acara ini di buka langsung oleh Kapolres Kerinci AKBP Dwi Mulyanto. Pada sambutannya Dwi menyampaikan. Apresiasi pada seluruh Crew Lacak News yang sudah peduli dengan NKRI dan Polri. Dia berharap agar agenda ini dilaksanakan setiap tahun.

"Luar buasa kreativitas Crew Laca News, yang sudah peduli dengan NKRI dan Polri. Semoga tahun depan acara ini bisa dilaksanakan lagi."Ucapnya.

Dihadapan ribuan masa Dwi berharap masyarakat untuk selalu berpikir sportif dan positif, serta untuk terus membuat NKRI menjadi  aman dan damai. Dengan cara melakukan tindakan yang positif.

" Saya berharap seluruh warga untuk selalu menjaga keamanan dan selalu mengedepankan persatuan.Agar NKRI bisa selalu aman dan damai"Tambah nya.


Share:

Thursday, 9 August 2018

Polres Kerinci Tahan Dua Warga Seleman Dan Periksa 17 Saksi Penyerangan Desa Pentagen



Kerinci,Lacak - Pasca terjadinya peristiwa pertikaian antara desa Seleman dengan Pendung Talang Genting (Pentagen). Yang mengakibatkan terjadinya korban luka karna senjata tajam dari  warga desa seleman.

Pada hari yang sama (30/7/2017) warga seleman membalas dengan menyerang desa Pentagen, yang mengakibatkan belasan rumah dan kendaraan dibakar.

Kapolres Kerinci langsung mengamangan warga pentagen yang melakukan pembacokan. Berselang satu hari Polres Kerinci berhasil memediasi dan melakukan perdamaian antar kedua desa.

Kamis (9/8/2018) Polres Kerinci juga telah mengamankan dua warga Seleman yang di duga sebagai Pelaku utama Provokator dan pembakaran.

Kapolres Kerinci, AKBP Dwi Mulyanto membenarkan telah menahan dua orang warga seleman SL 50 tahun perempuan dan MA 29 tahun pria.

 Pada hari yang sama Polres Kerinci juga sudah   memeriksa 17 saksi peristiwa penyerangan dan pembakaran.

" Benar, kita sudah menahan dua orang yang diduga pelaku utama. Selain itu kita sudah memeriksa 17 saksi" ucap Dwi.

Kapolres menambahkan, bahwa kedua tersangka sudah melanggar pasal 187 angka 1 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHPidana. (melakukan tindak pidana dengan sengaja menimbulkan kebakaran, yang menimbulkan bahaya umum bagi barang, sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan). (Ant)










Share:

MK Tolak Gugatan Zainal - Arsal , Adirozal - Ami Taher Bupati Kerinci 2019 -2024



09 Aug 2018
13:00 WIB
39/PHP.BUP-XVI/2018Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2018Zainal Abidin, S.H., M.H. dan 

Jakarta,Lacak - Kamis 9 agustus 2018 merupakan hari bersejarah untuk kabupaten Kerinci. Karna nasip Kerinci 5 tahun kedepan terkait siapa yang akan memimpin Kerinci teejawab sudah.

Makamah Konstitusi memutuskan gugatan pilkada yang di layangkan oleh Zainal - Arsal  dengan amar putusan Menyatakan Permohonan Pemohon Gugur ( Ditolak )


Dengan adanya putusan dari MK. Maka Adirozal - Ami Taher sudah di pastikan untuk menjadi Bupati dan Wakil bupati Kerinci 2019 - 2024.

Tahapan selanjutnya tinggal menunggu KPU Megesahkan kemenangan Adi - Ami pada pilkada 27 Juni 2018 lalu.

Ketua tim pemenangan Adi - Ami yang juga merupakan ketua PAN Kabupaten Kerinci menyampaikan " Gugatan ZAINAL - Arsal ditolak secara keseluruhan"
Share:

Wednesday, 8 August 2018

Kades Tanjung Pauh Mudik Ingin Untung Besar, Meterial Bangunan Bercampur Tanah



Kerinci,Lacak - Lagi - lagi dana desa disorot warga. Kali ini salah seorang warga desa Tanjung Pauh Mudik menduga pembangunan irigasi asal asalan.

Salah seorang warga menjelaskan Dana desa ratusan juta  dilimpahkan ke pembangunan irigasi yang teekesan asal jadi.

Pantauan dilapangan meterial proyek tersebut  di angkut atau di ambil dari lokasi pekerjaan. Di karenakan ingin keuntungan besar.

Pasir meterial banyak mengandung tanah, pondasi nya juga tidak memenuhi volume yang di inginkan, masa pondasi digali cuman 5 sampai 10 cm.

Pondasi nya sangat kecil, nampak jelas pondasi tersebut kecil tidak sampai 15CM di bawah nya dan di atas baru di perlebar untuk mencukupi volume nya.

" Irigasi itu asal jadi, tidak mengikuti standar pembangunan irigasi pada umumnta. Meterial pasir bercampur, karna di ambil bersebelahan dengan pembuatan irigasi itu" terangnya.

Samoai berita ini diturunkan, kami belum bisa mendapatkan konfirmasi dari kaded(Mg1)
Share:

Harmen Rusdi : KEPUTUSAN PLT. CACAT HUKUM DAN TIDAK PROSEDURAL


Jambi,Lacak - Banyak kalangan menilai bahwa penjatuhan Hukuman Disiplin Berat terhadap Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi tidak manusiawi dan tidak prosedural. Oleh karena itu, Surat Keputusan Plt. Gubernur Jambi Nomor : 663/KEP.GUB/BKD-3.2/2018 tentang pemberhentian Drs. Harmen Rusdi, ME sebagai Kepala OPD Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi bisa  batal demi hukum.

 Hal PERTAMA yang melemahkan Surat Keputusan tersebut adalah Plt. Gubernur Jambi telah melanggar kewenangan sebagai Pelaksana Tugas sebagaimana disebut di dalam Surat Keputusan Badan Kepegawaian Negara ( BKN ) Nomor : K.26-30/V.20-3/99 tanggal 5 Januari 2017,  dan  Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada  Pasal 14 ayat ( 1,2,4 dan 7 )   menyebutnya dengan tegas Pelaksana Tugas  TIDAK BERWENANG mengambil KEPUTUSAN  dan/atau TINDAKAN dalam aspek  PENGANGKATAN, PEMINDAHAN dan PEMBERHENTIAN Pegawai Negeri Sipil.

     Harmen Rusdi saat dihubungi via ponselnya membenarkan hal itu, " itu batal demi hukum karena cacat yuridis dan bermotif  kejahatan jabatan, " sebut Harmen.

Saat ditanya terkait sikap yang telah nyata-nyata merugikan  dan pencemaran nama baik, dengan santai Beliau menjawab " kita akan selesaikan semuanya itu, melalui jalur hukum karena di lembaga itu keadilan kita terjamin ".

     Selain ada kejanggalan sebagaimana tersebut di atas, apakah menurut Bapak   masih ada  lagi cacat hukum yang lainnya ?. Dengan tegas beliau menjawab, "ya...itu pasti ada antara lain mekanisme pemecatan atas diri saya bertentangan dengan UU Nomor : 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemetintah Nomor : 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, terbukti sama sekali mekanisme yang dilakukan oleh pihak BKD dan Inspektorat Provinsi Jambi TIDAK PROSEDURAL" sebut Harmen.

     Mekanismenya seperti apa ? dengan cerdas dan lugas Harmen Rusdi memaparkan. Pada Pasal 118 ayat 1, 2 dan 3 disebutkan ; Pejabat Tinggi Pratama yang dilantik  setelah Seleksi Lelang Jabatan  dilarang menggantikan  selama 2 tahun, kecuali melakukan pelanggaran berat yang dibutikan dengan status hukum tetap atau ingkrah. Andai kata bila tidak memenuhi target  kinerja dalam waktu 1 tahun maka kepada saya harus diberi kesempatan selama 6 bulan untuk memperbaiki kinerjan. Dan apabila tidak mampu juga menunjulkan kinerja yang baik maka masih diberi waktu untuk mengikuti seleksi ulang UJI KOMPENTENSI kembali dan bisa dimutasikan ke OPD lain. Jelas sekali bukan ? tidak ada istilah main pecat, tegas Harmen dengan nada kecewa.

     Apa hal ini yang disebut tidak prosedural ? Spontan beliau menjawab, antara lain ya...betul sekali. Lalu menurut Bapak apa lagi yang tidak prosedural ?. Saya tidak pernah dipanggil, tidak pernah menerima teguran baik lisan maupun tertulis, saya tidak pernah satu kali pun  diikutkan dalam proses BAP, saya tidak pernah menjalani prosrs hukum baik di Kepolisian maupun kejaksaan dan saya tidak diberi kesempatan membaiki kinerja yang menurut mereka buruk.

     Atas pengakuan jujur saya tersebut, ini sudah cukup sebagai bukti bahwa hukuman disiplin berat yang dijatuhi terhadap saya SANGAT TIDAK PROSEDURAL. DIjelaskan Harmen Rusdi, bahwa Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Hukuman Disiplin sama sekali dilakukan secara sepihak, buktinya saya tidak pernah diajak sama sekali. Metode yang mereka gunakan terhadap diri saya tidak ada di dalam peraturan kepegawaian di Tepublik ini, tegas Harmen Rusdi.

     Cara yang dilakukan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 100 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Di dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor :  53 Tahun 2010, PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dipanggil secara TERTULIS untuk dilakukan Pemeriksaan selama 7 hari kerja. Apabila tidak dipenuhi maka dilakukan penanggilan ke dua juga selama 7 hari kerja. Masalahnya sekarang saya tidak pernah di panggil sama sekali kok serta merta langsung Non Job, jelas Harnen Rusdi dengan nada heran.

     Selain itu status hukumannya juga harus sistem regit atau bertahap sesuai dengan tingkat kesalahan, itu baru adil, sebut Harmen Rusdi. Harusnya bertahap mulai dari ringan, sedang dan berat. Untuk itu tegas Harmen Rusdi, saya akan tantang Pemprov Jambi ke jalur hukum. Mereka harus berani membuktikan  kesalahan berat saya itu apa ? dan berapa uang korupsi yang telah merugikan keuangan negara, selanjutnya, pada  bagian mana yang mereka tuduhkan berkinerja buruk, tidak memiliki integritas dan   dalam soal apa ?. Apa mereka menilai secara  subyektif yang seolah-olah buta mata melihat kemajuan OPD yang saya pimpin, ujar Hatmen Rusdi menantang....
Share:

Tuesday, 7 August 2018

BERAPA HARI NON JOB, DISKOP JAMBI KEMBALI UKIR PRESTASI BARU

Harmen Rusdi

Jambi,Lacak - Berkat tangan dingin Harmen Rusdi saat dua minggu beliau di Non Jobkan. Dinas Koperasi kembali menunjukkan prestasi gemilangnya.

Saat dikonfirmasi terkait dua prestasi baru yang diperolehnya dengan nada tersenyum beliau menjawab " Alhamdulilkah itukan rezeki kolega saya yang tinggal, yang penting ASN Lingkup Koperasi harus tetal kompak, secara bersama tidak ada yang tidak mungkin" ucap Harmen memotivasi.

"Dan lagi ilmunya kan sudah kita berikan semuaya" sebut Harmen berharap.

Dua prestasi Tingkat OPD diakuinya, semua berkat kerjasama yang baik diantara ASN. Saat ditanya ada hubungan kelompok tidak senang terkait progran Bapak, beliau jawab dengan datar saja " itukan sudah biasa di dalam dunia birokrasi, menurut saya semuanya adalah  baik, ysng penting, kita harus kerja keras dan kerja  ikhkas, soal mendukung atau tidak, tergantung dari kacamata mana kita melihatnya.

Apakah prestasi sebagai OPD Terbaik kategori Lingkungan Terbersih Juara 3 dan Kualitas Pelayanan   Publik kuning menuju Zona Hijau, adalah juga prestasi Pak Harmen, beliau tidak menjawab, biarkan saja banyak orang yang menilai, ucap harmen saat menutup hanphonnya.

Share:

Artis 70-an Ivo Nilakrishna Rebut Rumah Pakciknya, Nasution: Minta Hakim Tunda Eksekusi



Gugatan Keluarga Ustadzah Astri Ivo Dipersoalkan Keluarga Pakciknya

Ivo Nilakhrisna Dianggap Wanprestasi, Keluarga Nasution Minta Tunda Eksekusi Rumah

Keluarga Nasution Persoalkan Gugatan  Ivo Nilakhrisna, Eksekusi Minta Di Tunda

Jakarta-Keluarga ahli waris mendiang Ali Hanafiah Nasution merasa tak berdaya atas putusan Pengadilan yang memenangkan keluarga artis era 70 Hj Ivo Fauziah Hanum atau yang dikenal Ivo Nilakreshna.

Hal itu menyusul gugatan perdata kepemilikan tanah dan bangunan yang di ajukan oleh Ivo Nilakreshna yang telah di putus hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 16 September 2014 lalu.

Kemudian Keluarga ahli waris Ali Nasution melakukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI, namun oleh hakim di tolak, sampai ditingkat kasasi pun nasib sial menimpa keluarga Nasution tersebut. Hal hasil, pengadilan pun akan melakukan eksekusi atas putusan hakim tersebut, yang rencananya dilakukan pada Kamis 9 Agustus 2018 lusa.

Menyikapi hal itu Kuasa Hukum Keluarga Nasution, H. Das'at Yusuf SH.,MH, mengatakan pelaksanaan eksekusi terkesan dipaksakan, alasannya pihaknya sedang melakukan sidang bantahan atas putusan pengadilan, selain itu sedang mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

"Kami sudah ajukan surat penundaan terhadap eksekusi, dengan tembusan ke berbagai instansi, diantaranya, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, KPK dan Ombudsman," ujar dia usai sidang Bantahan di PN Jaksel, l Selasa (7/8/2018).

Perkara perdata ini kata dia diadukan oleh Ivo pada tanggal 26 Juli 2014, setelah Ali Hanafiah Nasution meninggal dunia pada 19 Mei 2012 silam, oleh pihak Ivo mengajukan gugatan ke anak ahli waris bernama Amalan Sari Nasution dan Aswin Ali Nasution.

Kasus ini kata Yusuf berawal bahwa   keluarga Nasution menempati rumah di jalan Tebet Timur, Jaksel pada 2 Juli 1979 setelah ada kesepakatan dengan Ivo Nilakrishna atas perjanjian jual beli tanah dan bangunan seluas 657 m persegi dengan hak membeli kembali oleh Ivo selama 3 tahun sesuai sertifikat hak guna bangunan nomor 54.

"Berbekal kwitansi itu dan penyerahan Sertifikat serta kunci rumah diserahkan langsung oleh ibu Ivo kepada Pak Ali Nasution yang notabene pakcinya sendiri dengan disaksikan oleh istri dan 7 anak Pak Ali," ujar dia.

Kemudian pada tahun 15 Mei 1980, Ivo mengirim surat kepada Ali Nasution yang isinya tanah itu dijual oleh Ivo dengan nilai Rp.40 juta. Sesuai kwitansi 2 Juli 1979 beserta perjanjian diatas selembar kertas dengan tulisan tangan pada tanggal 23 September 1979.

"Namun pada 26 Juli 2014 kami ahli waris Nasution mendapatkan surat panggilan sidang dari PN Jaksel yang ditujukan ke adik kami Amala dan Aswin Nasution. Dengan pokok perkara perdata No. 18/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel," papar dia.

Lalu dalam perjalanannya terbit putusan PN Jaksel No 92/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 9 September 2014. Kemudian pihak Nasution mengajukan banding lalu diputus hakim PT DKI Nomor 775/Pdt/2014/PT.DKI tanggal 20 Mei 2015 yang isinya menguatkan putusan PN Jaksel dan menolak banding yang di ajukan pihak Nasution, begitu juga kasasi ditingkat MA dengan Nomor 01K/PDP/2016 tanggal 12 Desember 2017.

"Atas putusan itu kami bertanya-tanya dasar putusan itu, kenapa perjanjian dan kwitansi asli, surat domisili 1979 sampai dengan saat ini sudah 38 tahun, KK, PBB, Sertfikat asli tidak menjadi pertimbangan hakim, yang seharusnya secara keperdataan kamilah yang paling berhak atas tanah/rumah tersebut. Anehnya lagi ketika mau eksekusi kami sedang ajukan sidang Bantahan agar dilakukan penundaan eksekusi," tutur dia.

Lanjut dia, karena sedang mengadakan perlawanan melalui sidang bantahan kedua setelah putusan bantahan pertama bersifat NO (Niet Onvankelijke Verklaard). Pihaknya juga kata dia sedang mengajukan PK ke MA atas Kasasi hakim MA.

"PK sudah kami layangkan lantaran menemukan bukti baru atau novum berupa surat dari kantor BPN penjelasan sertifikat HGB No 54 atas nama Ivo terdaftar haknya tanggal 29 Maret 1972 dan telah berakhir haknya pada 31 Maret 1992 sehingga menjadi tanah yang dikuasai negara atau tanah negara sesuai penjelasan No 7220 BPN Jaksel," papar dia.

Lanjut dia, ditelisik dari hukum, tanah negara dikuasai oleh negara bersifat eksepsional atau luar biasa, sesuai buku karangan Yahya Harahap.

"Lalu, kenapa tiba-tiba mau di eksekusi. Ini keliatan ada power atau kekuatan dari luar yang mengintervensi, bukan lagi hukum. Ada apa ini. Jadi, saya dalam hal ini tidak membantah eksekusi atau merebut itu tanah milik saya atau milik lawan, atau milik negara. Tapi tanah ini dikuasai negara. Makanya kita minta hakim jeli melihat kasus ini, jangan hukum digadaikan untuk penguasa, atau orang terkenal," tandas Yusuf. (Red)
Share:

Monday, 6 August 2018

Merdeka...Merdeka, Lacak News Akan Isi Hari Kemerdekaan Dengan Hiburan Rakyat Bertabur Hadiah


Kerinci,Lacak - Merdeka...Merdeka...Merdeka. Pada bulan Agustus tepatnya tanggal 17 , Negara Kesatuan Republik Indonesia merayakan hari jadinya.

Rasa peduli media LACAK NEWS atas torehan sejarah dan perjuangan keras para pendiri bangsa. Serta mengapresiasi kinerja Polri yang sudah membuat warga negara bisa beraktivitas dengan tenang, nyaman tanpa ada intimdasi dan premanisme.

Lacak News akan menunjukkan rasa peduli itu dengan mengadakan kegiatan Hiburan Rakyat seperti Jalan Sehat, Puisi , Lagu-lagu perjuangan dan permainan rakyat lainnya.

Kegiatan ini akan di laksanakan pada hari minggu 12 agustus 2018 bertempat di Desa Pulautengah Kelilung Danau ,Kerinci Jambi.

Pihak panitia menetapkan Pulautengah sebagai lokasi dengan pertimbangan. Bahwa desa ini merupakan saksi sejarah perjuangan para pejuang dalam melakukan perlawanan pada para penjajah.

Desa Pulautengah mempunyai monumen sejarah yang tidak bisa dilupakan. Separti JEMBATAN MERAH ( Tempat para pejuang di brondong peluru oleh penjajah dan di buang).Selain itu sampai saat ini juga masih ada rumah Mandapo.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Media Lacak News bekerjasama dengan pemuda Pulautengah yang di dukung oleh Polda Jambi dan Polres Kerinci.

Selain acara hiburan rakyat. Panitia juga akan membagikan  puluhan Doorprize sepeti TV,Kulkas,mesin cuci dan hadiah lainnya.
Share:

APA YANG SUDAH DIPERBUAT HARMEN RUSDI

Harmen Rusdi

     Pertama dilantik sebagai Kadis Koperasi dan UKM Provinsi Jambi  7 Agustus 2017 Harmen langsung menyusun program kerja Strategis berdasarkan Program Jangka Pendek, Menengah dan Panjang secara Multiyears dalam masa 4 Tahun Pemerintahan  Jambi Tuntas,  soalnya di Tingkat Nasional OPD ini dinilai Vakum. Ini Program dan Perestasinya :

1. Merevisi dalam rangka singkronisasi   Rencana Strategis OPD dengan Tema kegiatan " Jambi TUNTAS Menuju Masyarakat Sadar Koperasi ( GEMASKOP ) 141.

2. Program Prioritas "  Terwujutnya Satu Kecamatan, Satu Koperasi Berkualitas dan Berprestasi  "
3. Menetapkan Tema Pelayanan Publik  " CERIA " akronim dari "  Cerdas Efisien; Ramah, Ikhlas dan Akuntabel.

4.Mendirikan Bank Data secara swakelola dan Validitas Data Kopersi dengan Onlie Data Sistem (ODS)

5. Menata kembali manajemen tata ruang perkantoran, lingkungan  dan pelayanan Publik sekretariat meliputi di semua Bidang Tehknis.

6. Meningkatkan tranparandi, gairah kerja  dan disiplin termasuk tertib perjalanan dinas dalam dan luar daerah

7. Meningkatkan program penataan kearsipan,  Informasi dan publikasi dalam rangka gerakan masyarakat sadar koperasi.

8. Meningkatkan kerjasama yang baik dengan OPD Kabupaten/Kota dan semua OPD teknis yang berkompeten.

Baca Juga : Tersandung Akibat Ceroboh

     Keinginan Harmen Rusdi membuahkan hasil yang sangat gemilang. Kendatipun diberi kesempatan cuma 1 Tahun memimpin OPD Koperasi Provinsi Jambi, nama OPD ini sempat melijit dan langsung populer, seperti terbangun dari tidur yang  panjang bahkan kantor ini sejak dipimpin Harnen Rusdi menjadi ramai dikunjungi masyarakat, bahkan kita juga merasa  bangga dengan interior kantor yang nyaman untuk kerja.

'Beliau memang seorang Visioner , perancang dan pekerja dan berkemauan  keras, beliau sanggup kerja siang dan malam, bahkan kita yang keteteran ikut beliau, namun apel pagi tetap hadir" demikian pengakuan Tabri salah satu staf yang sempat dimintai pendapatnya.

Sepak terjang Harmen Rusdi, membuahkan hasil. Berikut ini setumpuk prestasi yang telah diukir Harmen selama satu tahun memimpin koperasi :

1. Berhasil mendirikan Koperasi baru sebanyak 88 unit yang berbasis sektor riil seperti Karet, Sawit, Kopi, Kayumanis, Kentang, Tomat, Bawang, serai dan koperasi pemasarannya.

2. Intensitas Rapat Anggota Tahunan RAT meningkat dari 29.09 % meningkat menjadi 36, 57 % berdasarkan koperasi aktif.

3. Meningkatnya jumlah koperasi , sehat dan berkuakitas, sebelumnya hanya 10 unit dan meningkat menjadi 47 unit di tahun 2018.

4. Terpenuhinya kontrak kerja ( Fakta integritas ) tahun 2017 dengan  serapan anggaran pada : Kegiatan fisik sebesar 99.7 % dan serapan keuangan sebesar 96. 57 % .

5. Berhasil melakukan peningkatan akses permodalan bagi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yaitu ;  Penanda tanganan Mou dan PKS  dengan LPDB  ( 19 November 2017 di Surabaya )  sebesar Rp. 200 miliar

6. Meningkatnya jatah untuk progran Wira Usaha Pemula yaitu meningkat dari 35 WP di tahun 2017 menjadi 100 WP untuk Tahun 2018, sebesar Rp 13.500.000 / WP semuanya adalah hibah alias bukan kredit atau gratis.

7. Meningkatnya jumlan penerima Sertifikat Hak Atas Tanah ( gratis ) dari 1000 persil di tahun 2017 meningkat menjadi 2500 persil untuk Tahun 2018.

8. Inisiator HARKOP PERTAMA TINGKAT PROVINSI  di Kabupaten Kerinci September 2018.

PRESTASI TINGKAT NASIONAL

1. Bersama OPD Koperasi Kota Sungai Penuh berhasil meraih prestasi OPD KOPERASI DAN UKM TERBAIK TINGKAT NASIONAL ( Tahun 2017 )

2. Bersama OPD Koperasi Kabupaten Kerinci, Merangin dan Muaro Bungo Berhasil meraih  3 penghargaan sekaligus kategori KOPERASI BERPRESTASI TINGKAT NASIONAL Tahun 2018 di BSD Serpong Tanggerang, 12 Juli 2018

3. Tiga Besar Nasional SERAPAN ANGGARAN APBN  tertinggi Tingkat Nasional dengan capaian 97. 68 % Tahun Anggaran 2017.

4. Sebagai Inisiator REVITALISASI SMESCO INDONESIA di Jakrta.

5. Penataan kembali GALERY UNGGULAN JAMBI di SMESCO Indonesia pada posisi yang Strategis.

6. Inisiator Smesco, " Jambi TUNTAS VESTIFAL pada bulan Oktober 2018.

     Sederet prestasi yang telah diraih Harmen. Saat ditanya apa harapan ke masa yang akan datang, dengan santai beliau menjawab, Insya Allah menjadi amal jariah buat saya. Saat mengakhiri obrolan singkat kita serentak berucap, Aamiin........



















Share:

Thursday, 2 August 2018

Pihak SMKN 2 Sungaipenuh Jamin Seluruh Calon Siswa Diterima Sebelum Keluar Hasil Seleksi

Ilustrasi

Kerinci,Lacak - Kasus dugaan pungli penerimaan siswa baru di SMKN 2 Sungaipenuh (STM) membuat dunia pendidikan tercoreng.

Menurut keterangan dari sumber yang bisa di percaya yang namanya tidak mau disebut. Bahwa proses rekrutmen siswa baru husus jurusan mesin terindikasi ada permainan kotor.

Baca Juga : SMKN 2 Sungaipenuh Pungli

Yang mana,  sebelum pengumuman hasil seleksi via online di umumkan. Pihak SMKN 2 Sungaipenuh terlebih dahulu mengumpulkan calon siswa.

Pada pertemuan tersebut. Pihak sekolah menyampaikan bahwa seluruh calon siswa di pastikan lulus dan di terima.

Padahal saat itu proses pendaftaran via online masih berlangsung.

" Kita sangat curiga adanya indikasi atau niat pihak sekolah untuk bermain pada saat penerimaan siswa baru.  Karna sebelum hasil online keluar mereka sudah menjamin para calon siswa lulus" sebut nya.

Waka Humas SMKN 2 Sungaipenuh Boby Arisandi saat di konfirmasi membenarkan adanya pertemuan dengan calon siswa. Saat di tanya terkait adanya jaminan lulus pada seluruh calon siswa dia tidak memberi tanggapan.

"Ya benar ada kita kumpulkan para calon siswa sebelum masa pendaftaran di tutup" sebut nya.(Tim)


Share:

Drs.Herman Rusdi :TERSANDUNG AKIBAT CEROBOH PAHAMI UNDANG-UNDANG

Drs. Herman Rusdi

        Inilah  dua dukumen resmi negara yang diterbitkan oleh Kementerian Koperasidan UKM RI yang dijadikan dasar untuk meNon Jobkan saya selaku Kadis Koperasi, UKM Provinsi Jambi. Menurut hemat  saya pihak Pemprov Jambi gagal memahami delik hukum terkait tuduhan Gratifikasi terhadap PPKL dan kinerja Satker Diskop TA 2017.

     Bila merunut kepada tanggal pelantikan saya sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi, yaitu tanggal 7 Agustus 2017. maka berbanding terbalik dengan hasil temuan, umumnya terjadi pada masa Plt. Hj. Meria Suhetri, SE ME  dan Plt. Irmawati SE, ME periode Januari s.d 8  Mar 2017 dan periode 8 Maret s.d 18 Juli 2017 ( Surat Permohonan laksanakan  audit operasional )  dengan  14 hasil temuan  pengolaan keuangan selama periode 8 Maret s.d 18 Juli 2017. PADA PERIODE INI   SESUNGGUHNYA DRS. HARMEN RUSDI, ME BELUM DILATIK SEBAGAI KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI JAMBI.

BANTAHAN :

Mengingat, Memperhatikan pada Surat Keputusan  Plt.  Gubernur Jambi Nomor : 663/KEP.GUB / BKD. 3.2/2018. Tentang Pemberhetian PNS dari JTP,  KADIS KOPERASI tidak memiliki kekuatan  hukum tetap dalam kategori dugaan yang tidak memiliki dalil hukum yang berstatus ingkrah sbb :

1. LHP Inspektorat Provinsi Jambi Nomor: 700/55 ITPROP -2/III/2018 tertanggal 8 Maret 2017 berdasarkan LHP terdapat 14 item temuan justru terjadi pada periode sebelum saya  dilantik sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi yang dilantik pada tanggal 7 Agustus 2017, Oleh karenanya,   pada delik aduan terkait kinerja pada surat tersebut, pada  LHP   Tahun 2018 tidak terdapat hubungan secara langsung,  kecuali upaya Tindak Lanjut dari LHP yang saya lakukan melalui Surat Teguran secara  Tertulis kepada semua pihak yang bermasalah pada item temuan  dan upaya  ini sekaligus membantah tuduhan yang mempersoalkan tentang integritas saya selaku Pengguna Anggaran ( PA ) secara umum menurut LHP dari Inspektorat Provinsi Jambi dan Inspektorat Kementerian Koperasi, UKM RI,  pada prinsifnya dinyatakan TIDAK ADA MASALAH. Sebagai informasi tambahan saya belum pernah di BAP  dalam pemeriksaan dengan tuduhan  tertentu oleh pihak Inspektorat Provinsi Jambi sehingga ruang tuntutan terhadap  hak-hak saya untuk pembelaan diri atas kebenaran sama sekali  TIDAK ADA.

2. Memperhatikan surat Kementerian Koperasi  , UKM Nomor : 91/Insp/III /2018 tanggal 27 Maret murni kasus dugaan tak bersalah terkait tuduhan   GRATIFIKASI terhadap PPKL yang dilaporkan  oleh 14 orang  PPKL. Berdasarkan LHP yang dilakukan oleh TIM Pemeriksa dan dari Unsur Diskop Prov. Jambi dan Diskop Kota Sungai Penuh terrmasuk pergantian PPKL sama sekali tidak terbukti adanya GRATIFIKASI. Hal ini juga tidak dibahas berdasarkan Hasil Audit Operasional  dengan surat Nomor 210/INSP/LHA - OP /VII/2018 oleh Inspektorat Kementerian Koperasi, UKM RI tanggal 31 Juli 2018 kecuali  temuan kategori ringan . Terakhir penyelesaian item temuan pada Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil a n J. Ilyas Muhammad, SE M.Si temuan pengadaan seragam Batik untuk  3 orang SPG di Smesco Indonesia pada galery Unggulan Jambi dengan nilai temuan Rp. 2.700.000 dan Kelengkapan SPJ pembayaran Gaji atas bana Honorer 7 orang Konsultan PLUT juga  menjadi tanggung jawab Sdr. J. Ilyas, SE, S.Mi selaku koordinator PLUT yang ditetapkan berdasarkan SK Kadis Kooerasi,  dengan nilai temuan sebesar Rp. 18.200.000 ( unsur kelalaian ). Terhadap dua temuan tersebut  secara administratif saya selesaikan secara sendiri dan sudah kita antar langsung ke  Inspektorat Kementerian  Koperasi, UKM RI, melihat seluruh fenomena tersebut di atas dapat dinyakan   TIDAK ADA MASALAH.

DALIL PEMECATAN TERBANTAH

1. Saya tidak pernah di BAP oleh pihak mana pun terkait pemeriksaan  pada tujuan tertentu

2. Saya tidak pernah mendapat teguran tertulis dan lisan terkait pemeriksaan tujuan tertentu.

3. Saya tidak pernah menjalani proses hukum dalam kasus hukum apa pun bentuknya, , apalagi yang berkuatan hukum tetap ( INGKRAH )

4. Saya tidak pernah dipanggil oleh pihak BKD, Inspektorat, Sekda, Kejaksaan, Plt. Gubernur Jambi, dan Inspektorat Kementerian Koperasi RI, kecuali atas inisiatif sendiri ingin menghadap.

5. Saya tidak pernah pungut uang dari 29 orang PPKL sebagaimana ditudunkan dan TIDAK TERBUKTI.

    Argumentasi saya dalam bentuk delik hukum tersebut di atas dilengkapi dengan dokumen pembuktian.

NON JOB KORBAN KEJAHATAN JABATAN

      Menyimak dan memperhatikan Non Job menurut Hukum Kepegawaian maka tindakan Non Job tanpa melalui prosedur yang sah bagi ASN yang berkinerja baik ,  dianggap  perbuatan sewenang-wenang, cacat yuridis dan  kejahatan jabatan yang menjurus kepada pencemaran nama baik seseorang dan menyebabkan orang lain menderita.

     Berdasarkan PP No. 100 Tahun 2000 jo PP No. 13 Tahun 2002 menjelaskan bahwa Non Job harus dilakukan secara rigit melalui tahapan panjang dalam jalur pemberian sanksi bagi ASN. Bila saja sebagai alasan kedisiplinan  berdasarkan PP Nomor : 53 Tahun 2010 juga harus dipahami secara  prosedural, maka  setiap sanksi yang diberikan kepada ASN tidak bisa dengan sistem tembak langsung dan/atau harus bersifat rigit mulai dari hukuman ringan, sedang dan hukuman  berat. Oleh karenanya tindakan sewenang-wenang   Non Job oleh Plt. Gubernur Jambi termasuk kategori hukuman berat, maka dalil hukumnya juga harus ada pembuktian lebih lanjut dan bekekuatan hukum tetap atau ingkrah. Sementara sikap yang terkesan tidak cermat, kurang hati-hati dalam  memahami UU, tidak prosedural, tanpa pembuktian secara hukum , mengandung  unsur yang bersifat sukyektif atas perasaan suka atau tidak suka saya sebut CACAT YURIDIS sehingga wajib BATAL DEMI HUKUM.
   
     Menurut UU Nomor : 5 Tahun 2014 tentang ASN menyebutkan bahwa kejahatan jabatan oleh pihak yang berwenang sama sekali tidak sejalan dengan maksud dan tujuan manajemen penataan ASN bila saja  masukan  dari bawah ( baca : BKD ) bersifat asal lapor dan tidak diperkuat dengan dalil hukum yang benar dan pemalsuan data yang berkekuatan hukum. Dari sudut pandang inilah pihak BKD harus mampu bekerja profesional, tidak ceroboh, tidak mengada-ngada, sementara ASN yang merasa hak-haknya dirugikan dapat menuntut agar jabatannya dikembalikan. Hati-hatilah dalam memahami aturan perUndang-Undangan karena atas sikap ceroboh alias gagal paham bisa menyebabkan Pimpinan Tertinggi tersandung TINDAK PIDANA JABATAN yang diatur di dalam KUHP dalam Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian dan pencemaran nama baik bagi orang lain, semoga........(HR)

Share:

Siswa SMAN 7 Kerinci Lakukan Demo , Tolak Kepala Sekolah Baru


Kerinci,Lacak - Berawal dari masa pensiun kepala sekolah yg lama Hatizar thalib s.Pd terhitung mlai 1 agustus 2018 sehingga kepala SMAN 7 kerinci mengalami kekosongan.

Dalam kekosongan jabatan ini muncul sosok adi suhaimi menjadi PLT yang saat ini  beliau adalah kepalah sekolah SMKN 5 kerinci. Ini menjadi tanda tanga besar mengapa beliau mau menjad PLT padahal dia di SMK sudah menjadi kepala sekolah depenitif.

Para  siswa SMAN 7 Kerinci merespin penunjukan kepala sekola mereka dengan menggelar aksi demo di sekolahnya.  Para siswa menolak kehadiran Kepala Sekolah (Kepsek) baru yang ditunjuk memimpin SMAN 7 Kerinci.

Baca juga : SMKN 2 Sungaipenuh Pungli

Selain berorasi menolak kedatangan Kepsek baru, para siswa juga membawa spanduk bertuliskan menolak kepsek baru. Para siswa menuntut Kepsek yang memimpin SMAN 7 Kerinci bukan dari luar sekolah.


"Ya ada aksi demo siswa di sekolah, mereka menolak kedatangan Kepsek baru,"ungkap salah seorang guru.


Dalam orasinya para siswa meminta agar kepsek yang memimpin SMAN 7 dari sekolahnya, seperti yang diusulkan pihak sekolah dan siswa beberapa waktu lalu ke Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.


"Para siswa malah mengancam mogok belajar kalau permintaan mereka tidak di Gubris,"terangnya.
Share:

Polda Jambi Bersama Polres Kerinci Adakan Bimbingan Konsling Pada Anak - Anak Pentagen Korban Kerusuhan


Kerinci,Lacak - Perhatian Polda Jambi dan Polres Kerinci terhadap warga Pendung Talang Genting (Pentagen) Kecamatan Danau Kerinci pasca kerusuhan antar desa patut diberikan apresiasi.

Kamis 02 Agustus 2018 Pukul 10.15 Wib, bertempat di Pondok Pesantren Darul Qur'an Desa Pentagen   Bagian Psikologi Biro SDM Polda Jambi dan Bag Ren Polres Kerinci melaksanakan Konseling Trauma pada anak - anak warga Pentagen yang menjadi korban Pengrusakan dan Pembakaran.

Baca juga : Bhayangkari Polres Kerinci Beri Bantuan Sembako

Kapolres Kerinci AKBP Dwi Mulyanto menyebutkan . Kegiatan ini merupakan kerja sama Polda Jambi dan Polres Kerinci yang dimaksud untuk mengobati Trauma Psikologi anak - anak Desa Pendung Talang Genting akibat dari peristiwa kerusuhan pada hari Senin 30 Juli 2018 yang lalu.

" Ini kita lakukan untuk memulihkan psikologi anak, pasca kerusuhan" terangnya.

Dwi Mulyanto menambahkan. Bahwa Konseling sangat penting untuk memulihkan rasa Trauma Psikologis anak - anak. Dengan adanya konsling, dia berharap untuk masa yang akan datang, anak - anak dari Desa Pendung Talang Genting tidak tumbuh perasaan ketakutan, dendam dan perasaan kebencian, serta berharap mereka bisa kembali beraktivitas seperti biasa.

" Saya berharap dengan adanya Konsling ini,  bisa menumbuhkan mental  yang baik dan sehat pada anak-anak, Agar kedepannya tidak muncul perasaan takut, benci atau dendam. Dan mereka bisa beraktivitas seperti anak pada umumnya" jelas Kapolres Kerinci.
Share:

SMKN 2 Sungaipenuh Diduga Lakukan Pungli Jutaan Rupiah Pada Siswa Baru


Sungaipenuh,Lacak - Pemerintahan Presiden Jokowi sedang gencar mensosialisasikan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

Selain itu juga sudah membentuk Satgas Saber Pungli untuk menghindari pungutan liar di seluruh Nusantara tidak terkecuwali di tingkat desa dan sekolah.

Namun berhembus angin tidak sedap dari pendidikan Sungaipenuh Provinsi Jambi. Kali ini informasi bersumber dari salah satu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK 2/ STM) Sungaipenuh.

Baca Juga : Tim Saber Pungli ciduk Pelaku Pungli Penerimaan Siswa Baru

Menurut sumber  yang tidak mau namanya disebut. Menjelaskan bahwa di SMKN 2 Sungaipenuh terjadi pungutan liar terhadap para siswa baru ( Jurusan Teknik Kendaraan Ringan Dan Teknik Sepeda Motor ).

Dia menyampaikan, yang memilih jurusan mesin di minta sejumlah uang.

" Yang memilih jurusan mesin di minta uang. Sebelum pengumuman hasil seleksi online, calon siswa sudah dikumpulkan. Pada saat itu Calon siswa dipastikan diterima " terangnya.

Menurut keterangan salah seorang alumni SMKN 2 inisial AD,  bahwa kejadian pungutan untuk jurusan mesin sudah lama ada di SMKN 2.

"Untuk jurusan mesin memang dari dulu ada permintaan uang dari pihak sekolah. Teman saya yang jurusan mesin waktu awal kami masuk juga disuruh bayar"Ucapnya.

Bendahara SMKN 2 Saat di konfirmasi dia tidak mau berkomentar dan meminta untuk menghubungi wakil kepala sekolah bidang humas.

" Saya tidak berhak untuk menjawabnya. Sebaiknya hubungi saja wakil bagian humas" ucapnya.

Saat di hubungi  wakil bagian humas membantah adanya pungutan tersebut. Karna rekrut siswa baru sudah sistem online. Panitia  penerimaan siswa ada 20 orang.

" Dari pihak sekolah tidak ada pungutan untuk memilih salah satu jurusan.Kalau dari oknum panitia yang minta itu kami tidak tau" ucapnya.

Ketua LSM SEMUT MERAH Aldi menyebutkan.Kalau informasi adanya pungli itu benar. Lembaganya akan menggiring pelanggaran ini ke penagak hukum.

Dia menyebutkan dalam waktu dekat akan menyurati Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, terkait adanya dugaan pungli di SMKN 2 Sungaipenuh.

"Kita akan surati Dinas Pendidikan Provinsi. Terkait adanya kabar dugaan pungli tersebut" tambahnya.(Tim)
Share:

Wednesday, 1 August 2018

Sidang MK Sengketa Pilkada Kerinci, Ini Sanggahan Dari Heru Widodo Kuasa Hukum Pihak Terkai ( Adi -Ami)


Dikutip dari risalah sidang  31 Juli 2018 Pada Web MKRI.Id

Terima kasih, Yang Mulia, sebelum kami menyampaikan pokok￾pokok permohonan ... pokok-pokok Keterangan Pihak Terkait, mohon
maaf. Kami sampaikan renvoi, Yang Mulia, di halaman 15. Untuk
mempermudah pemeriksaan, jadi di halaman 15 kemudian di poin 15,
ya. Di poin 15 di kalimat terakhir dan patut untuk ditolak, itu tertinggal
tulisan vide bukti PT-2 dan PT-5, Yang Mulia. Bukti PT-2 dan PT-5.

Ya, itu saja, Yang Mulia. Untuk memudahkan nanti pembuktian.

Selain dan selebihnya, kami tidak ada renvoi.
Terima kasih atas kesempatannya, Pihak Terkait akan
menyampaikan dalam 3 bagian besar.

Yang pertama dalam eksepsi, ada 3 eksepsi, Yang Mulia. Eksepsi
yang pertama, Pihak Terkait sampaikan bahwa dengan selisih
perolehan suara 3,78% atau ekuivalen dengan=5.605 suara.
Permohonan telah melebihi ambang batas 2% atau selisih
maksimal=2.965 suara dan karenanya Pemohon tidak mempunyai
kedudukan hukum. Itu inti dari eksepsi yang pertama.

Kemudian, Yang Mulia, yang kedua. Eksepsi yang kedua,
sebagaimana kami sampaikan di halaman 6 bahwa pelanggaran￾pelanggaran yang didalilkan dan dijadikan dasar permohonan telah
diselesaikan penegakan hukumnya di tingkat panwas kabupaten,
Gakkumdu, dan/atau pengadilan pidana pemilihan di wilayah hukum
Kabupaten Kerinci. Perlu sedikit, Pihak Terkait uraikan tentang praktik
money politics. Money politics yang diadukan Pemohon ke panwas
dengan register 09, ternyata telah dilakukan pemeriksaan terhadap
pelapor dan terlapor dengan hasil tidak memenuhi unsur pelanggaran
politik uang.

Kemudian tentang penyalahgunaan wewenang dan netralitas
sekda dalam Silaturahmi Akbar Masyarakat Kerinci tangal 17 Desember
2017. Permasalahan tersebut telah dilaporkan kepada panwas
kabupaten dan telah diselesaikan penegakan hukumnya sebelum
tahapan pendaftaran pasangan calon.
Kemudian tentang penggunaan dana desa untuk kepentingan
politik uang. Di poin 1.3 dengan cara mencairkan dana desa beberapa
saat menjelang pemillukada dan tanpa perbup atau peraturan bupati.
Pihak Terkait bantah bahwa hal tersebut tidak pernah terjadi. Proses
pencairan dana desa di Kabupaten Kerinci dilakukan setelah adanya
surat dari Pemerintah Provinsi Jambi Nomor 112, dan seterusnya
perihal Percepatan Penyaluran Dana Desa tanggal 11 April 2018 dan
Surat Gubernur Provinsi Jambi Nomor S228, dan seterusnya perihal
Percepatan Penyaluran Dana Desa dari RKUD, RKDES tertanggal 31 Mei
2018 (vide bukti PT-6 dan PT-7).
Bahwa penyaluran dana desa untuk Kabupaten Kerinci
berdasarkan atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 2 Tahun 2018 (vide
bukti PT-08). Seandainya benar adanya dan hal itu dilakukan oleh
bupati incumbent in casu oleh Pihak Terkait, padahal tidak, tentu saja
pasangan calon yang diragukan ... yang dirugikan dapat melaporkan ke
panwas kabupaten sebagai pelanggaran kegiatan program untuk
pemenangan incumbent.
  Pada kenyataannya tidak ada laporan dari
Pemohon terhadap peristiwa hukum yang dituduhkan oleh Pemohon.
Kemudian tentang fakta atau tuduhan 7 kepala desa dari
Kecamatan Depatitujuh yang berfoto dengan calon wakil bupati, Pihak.
Terkait, yang ada di sebelah kami, Yang Mulia, dengan mengacungkan
2 jari. Dengan ini, Pihak Terkait sampaikan bahwa peristiwa hukum
tersebut telah dilakukan penegakan hukumnya oleh panwas dan yang
... dan Gakkumdu yang berakhir pada putusan pengadilan pidana
pemilihan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Penegakan hukum
tersebut tidak ada signifikansinya dengan perolehan suara bupati
incumbent selaku Pihak Terkait karena faktanya, Yang Mulia,
berdasarkan bukti PT-2 justru Pemohonlah yang menang di kecamatan
tersebut, yakni di Kecamatan Depatitujuh.
Kemudian juga mengenai tuduhan Pemohon tentang adanya
pertemuan khusus para kades se-Kecamatan Depatitujuh yang dihadiri
oleh ketua forum kepala desa se-Kecamatan Depatitujuh, dengan ini
Pihak Terkait bantah bahwa tuduhan tersebut tidak benar karena
memang tidak ada pertemuan khusus untuk itu. Terlebih untuk
membahas pergerakan memenangkan Pihak Terkait. Bantahan pihak
terkait dikuatkan dengan bukti signifikansi perolehan suara di
Kecamatan Depatitujuh yang justru dimenangkan oleh Pemohon yang
memeroleh=4.362 suara, sedangkan Pihak Terkait hanya
memeroleh=3.182 suara.
Kemudian tuduhan dari Pemohon tentang keterlibatan ASN dan
pejabat di lingkungan Pemda Kerinci dengan yang menyebutkan nama￾nama pejabat sebagaimana diuraikan dalam keterangan Pihak Terkait.
Dengan ini, Pihak Terkait sampaikan bahwa yang pertama mereka yang
disebutkan nama-namanya oleh Pemohon, secara geografis tinggal di
satu wilayah kecamatan yang sama dan secara sosial merupakan tokoh
masyarakat di kediamannya masing-masing yang dalam satu
kesempatan bersilaturrahmi membahas ada tidaknya tokoh masyarakat
di desanya yang akan menjadi kepala daerah pada pemilihan tahun
depan. Maksudnya, kejadian ini adalah berlangsung tahun 2017.
Kedua, setelah Pihak Terkait klarifikasi, kejadian tersebut
berlangsung pada bulan Agustus 2017 dan tidak ada tindak lanjut
apapun dari tokoh-tokoh masyarakat yang disebutkan di atas untuk
memenangkan Pihak Terkait, tidak pula ada pertemuan dengan bupati
incumbent untuk tujuan pemenangan Pihak Terkait.
Dan yang ketiga, terhadap kejadian tersebut, tidak ada laporan
pelanggaran ke panwas kabupaten, sehingga Pihak Terkait pun baru
mengetahui isu tersebut setelah pencoblosan selesai atau tepatnya
setelah permohonan ini didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi.
Kemudian Yang Mulia, eksepsi … mohon maaf. Yang berikutnya
adalah tentang tuduhan pelantikan pejabat Eselon 2 dan 3 di
lingkungan Pemkab Kerinci bulan November 2017, dengan ini Pihak
Terkait klarifikasi bahwa sebenarnya Pemohon pun sudah mengetahui
tentang adanya pelantikan pejabat dimaksud. Bahkan Pemohon in casu
Calon Bupati Nomor Urut 3 yang notabene adalah wakil bupati
incumbent pun sudah menyetujui nama-nama pejabat yang dilantik.

Proses pelantikan tersebut dilakukan bulan November setelah lebih
dahulu dimohonkan persetujuan ke Komisi Aparatur Sipil Negara dan
mendapat persetujuan tertulis dan izin dari Kementerian Dalam Negeri.
Oleh karenanya, dasar permohonan Pemohon yang
mengungkapkan kembali pelanggaran-pelanggaran yang sudah
diselesaikan penegakan hukumnya adalah pengulangan yang mengarah
kepada upaya banding terhadap hasil penegakan hukum di tingkat
sengketa dan/atau pelanggaran proses dengan mencoba membangun
opini di hadapan persidangan Mahkamah ini, seolah-olah Pemohon
sebagai pasangan calon yang dizalimi, sehingga kalah dalam pemilihan
serentak 2018. Padahal, dalam perhelatan pemilihan di 16 kecamatan
se-Kabupaten Kerinci, Pemohon menang di 8 kecamatan, sedangkan
Pihak Terkait hanya menang di 6 kecamatan, sisanya 2 kecamatan
dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Eksepsi yang ketiga, Yang Mulia, tentang sengketa proses yang
diajukan Pemohon telah disediakan lembaga penyelesaiannya yang
bukan lagi menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi untuk
mengadilinya.
Jadi berdasarkan argumentasi dalam ketiga Eksepsi tersebut,
maka beralasan menurut hukum bagi Pihak Terkait untuk memohon
kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan sela dengan
mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait serta Pokok Permohonan tidak
dipertimbangkan.
Kemudian dalam Pokok Permohonan, Yang Mulia. Kami langsung
ke (…)

Ke pokok-pokoknya ke halaman 13 di angka 9 tentang tuduhan
politik uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait bersama tim ASN dan
beberapa pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci. Hal
tersebut telah diperiksa oleh panwas dan tidak dapat ditindaklanjuti
karena faktanya tidak cukup bukti.
Kemudian, tuduhan adanya penyalahgunaan wewenang dan
netralitas sekda yang terjadi di 17 Desember 2017. Berdasarkan bukti
PT-48 sampai dengan PT-50, hal tersebut sudah dilakukan penegakan
hukumnya di panwas dan telah mendapatkan sanksi melalui KASN.
Kemudian tentang tuduhan pengumpulan kepala … para kepala
desa beserta istri di Bogor dengan modus bimtek, Bupati Kerinci
mengiterupsikan agar para kepala desa mendukung dan
mengkondisikan suara untuknya. Kejadian tersebut oleh Pemohon
disebutkan Desember 2018. Terhadap dalil tersebut, Pihak Terkait
membantah dengan tegas bahwa dalil tersebut adalah tidak benar dan
kabur karena dalam dalilnya Pemohon menyatakan peristiwa itu terjadi
pada bulan Desember 2018, tanpa dilakukan renvoi atau pembetulan
atas kesalahan ketik, meskipun oleh Majelis sudah diberi kesempatan
untuk memperbaiki kesalahan penulisan sebelum permohonan
dibacakan dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 26 Juli. Sehingga,
peristiwa yang akan datang, yakni bulan Desember 2018 tidaklah pun
seorang dapat mengetahuinya dan oleh karenanya belum dapat diadili
saat ini.
Kemudian, Yang Mulia, lanjut ke poin yang 13 di halaman 14
tentang tuduhan pertemuan khusus para kades dan ASN yang
merencanakan pergerakan, Pihak Terkait membantah bahwa itu tidak
ada pertemuan sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon. Manakala ada
pertemuan, tentunya sudah dapat dipastikan Pihak Terkait akan
memperoleh suara terbanyak di Kecamatan Depati Tujuh. Namun
sebaliknya, justru Pemohon yang memperoleh suara terbanyak di
kecamatan tersebut.
Kemudian, adanya tuduhan Kades Koto Panjang, Kecamatan
Depati Tujuh hadir ikut mendampingi dalam kampanye Pihak Terkait.
Dengan ini, Pihak Terkait membantah dengan tegas bahwa dalil
Pemohon adalah tidak benar. Oleh karena faktanya, selama tahap
kampanye, Pihak Terkait sama sekali tidak melakukan kampanye di
Koto Panjang.
Kemudian, Yang Mulia. Di dalil yang … di keterangan Pihak Terkait
yang angka 15 mengenai tuduhan dugaan pungutan sumbangan dari
ASN di kecamatan … di … untuk Posko Desa Sebukar, Kecamatan
Sitinjau Laut dan Desa Kemantan Raya, kecamatan Air Hangat Timur,
Pihak Terkait bantah bahwa itu adalah tidak pernah ada pungutan
sumbangan dari ASN untuk biaya operasional di posko-posko yang
dimaksud. Mengenai list atau daftar sumbangan, sudah dapat Pihak
Terkait pastikan bahwa daftar tersebut adalah palsu oleh karena
setelah Pihak Terkait klarifikasi bahwa foto daftar sumbangan tersebut
pernah beredari di media sosial Facebook yang merupakan black
campaign yang ditujukan kepada Pihak Terkait. Seandainya benar,
padahal tidak bahwa daftar itu adalah asli sudah dipastikan dilaporkan
ke panwas, namun sampai dengan saat ini tidak ada laporan mengenai
hal tersebut.
Dalil tersebut juga tidak ada relevansinya dengan perselisihan
perolehan suara karena di dua kecamatan yang dimaksud, yakni
Sintinjau Laut dan Kecamatan Air Hangat Timur ternyata Pemohonlah
yang memenangkan perolehan suaranya.
Kemudian tuduhan adanya pengadaan atribut kalender di
percetakan MKN Rumah Tanjung yang melibatkan ASN dengan ini juga
Pihak Terkait bantah bahwa itu tidak pernah ada pengadaan kalender
yang melibatkan ASN.
Selanjutnya, Yang Mulia. Bahwa berkaitan dengan tuduhan politik
uang yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Nomor Urut 2. Pihak
Terkait bantah bahwa laporan panwaslu, laporan Panwaslu Nomor 09,
dan seterusnya sudah diperiksa oleh Panwaslu dan hasilnya tidak cukup
bukti dan penyelidikan dihentikan karena memang faktanya Pihak
Terkait tidak melakukan pelanggaran politik uang.
Kemudian tuduhan terhadap penggelembungan suara dengan
modus sekali coblos yang terjadi di TPS 1 Desa Koto Payang,
Kecamatan Depati Tujuh. Kejadian tersebut diduga terjadi di seluruh
KPPS se-Kabupaten Kerinci. Dengan ini Pihak Terkait membantah
bahwa dalil Pemohon kabur karena dalam dalilnya Pemohon mencoba
me-generalisir adanya penggelembungan suara dengan modus gali
coblos di seluruh TPS se-Kabupaten Kerinci, namun justru yang
memperoleh suara terbanyak di TPS yang dicontohkan oleh Pemohon,
yaitu di TPS 1 Desa Koto Payang, Kecamatan Depati Tujuh adalah
Pemohon sendiri. Dengan demikian dapat Pihak Terkait tunjukan bisa
jadi justru Pemohonlah yang melakukan penggelembungan suara.
Kemudian, Yang Mulia. Berbagai tuduhan-tuduhan yang
disampaikan oleh Pemohon, keseluruhannya Pihak Terkait sudah
bantah termasuk tuduhan pengumpulan istri-istri pejabat oleh H. Nailil
Husny, yang merupakan istri calon bupati incumbent. Hal itu tidak
pernah ada pengumpulan istri pejabat dengan tujuan untuk
menekankan memilih Pihak Terkait.
Justru, Yang Mulia, sebagaimana Pihak Terkait sampaikan di
dalam keterangannya di halaman 24, dan seterusnya, Pemohon lah
yang banyak melakukan pelanggaran di antaranya adalah melakukan
kampanye di luar jadwal, menggunakan tempat ibadah, kemudian Istri
Calon Bupati Nomor 3, dalam hal ini adalah Pemohon merupakan
anggota DPRD provinsi yang selalu ikut berkampanye tanpa
mengajukan cuti di luar tanggungan.
Kemudian ada pembagian jilbab oleh Istri Calon Pemohon Nomor
… Pemohon Calon Nomor 3 di 8 kecamatan. Kemudian juga ada
pembagian Surat Yasin dan keterlibatan banyak aparatur sipil negara,
sebagaimana Pihak Terkait uraikan dalam halaman 25, 26, dan 27.
Berdasarkan uraian argumentasi keterangan Pihak Terkait setelah
dikuatkan dengan fakta bahwa Permohon … bahwa Pemohon di dalam
permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan rinci
tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa besar
pengarus atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara
Pemohon dengan Pihak Terkait. Bahkan yang paling mendasar, Yang
Mulia. Pemohon tidak mampu menyebutkan jumlah perselisihan suara
tersebut yang seharusnya menjadi pokok perkara dan menjadi
kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil di
persidangan ini. Maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum
untuk ditolak seluruhnya.
Terakhir dalam petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana
argumentasi Pihak Terkait sampaikan dengan ini Pihak Terkait mohon
kepada, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk
menjatuhkan putusan dalam eksepsi. Mengambulkan eksepsi Pihak
Terkait. Menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
Dalam pokok perkara. Menolak permohonan Pemohon untuk
seluruhnya. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU
Kabupaten Kerinci Nomor 107 dan seterusnya, tertanggal 5 Juli 2018
tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara
pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018. Atau
apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat
lain, mohon putusan yang seadil adilnya.
Demikian, Yang Mulia, keterangan dari Pihak Terkait. Terima
kasih.



Share:

Bhayangkari Polres Kerinci Beri Bantuan Sembako Pada Warga Pentagen Pasca Kerusuhan


Kerinci,Lacak - Paska terjadinya kerusuhan antar desa Seleman dan Pentagen. Kapolres Kerinci AKBP Dwi Mulyanto beserta anggota terus intens menjaga keamanan di lokasi.

Selain fokus pengamanan dan pemberian motivasi pada warga yang masih terauma atas insiden itu.


Rabu tanggal 01 Agustus 2018 pukul 14.10 Wib bertempat di Desa Pendung Talang Genting (Pentagen)Kec. Danau Kerinci.

Juga terlihat hadir para pengurus Bhayangkari Cabang Kerinci yang dipimpin oleh Ketua Bhayangkari Ny. Puji DWI MULYANTO didampingi langsung Pembina Bhayangkari AKBP DWI MULYANTO, S,IK, SH.

Kehadiran para pengurus Bhayangkari ke desa Pendung Talang Genting dalam rangka memberi motivasi pada warga, terutama ibu - ibu dan anak - anak yang masih trauma.

Serta malakukan Bakti Sosial dengan memberikan bantuan sembako pada masyarakat Desa Pendung Talang Genting berupa :

1. Beras
2. Mie Instan
3. Baju layak Pakai
4. Teh
5. Gula
6. Biskuit kaleng
7. Minyak Sayur
8. Telor

Bantuan tersebut diberikan langsung oleh Puji DWI MULYANTO yang di dampingi Polres Kerinci.

Rinaldi salah seorang tokoh muda pendung Talang Genting. Menyambut baik sumbangan yang diberikan oleh Bhayangkari Polres Kerinci.

" Atas nama warga Pentagen kami sangat berterimakasih pada Bhayangkari Polres Kerinci yang sudah membantu untuk mengurangi beban warga kami" ucapnya.
Share:

Blog Archive

Support

iklan banner iklan banner