Thursday, 2 August 2018

Drs.Herman Rusdi :TERSANDUNG AKIBAT CEROBOH PAHAMI UNDANG-UNDANG

Drs. Herman Rusdi

        Inilah  dua dukumen resmi negara yang diterbitkan oleh Kementerian Koperasidan UKM RI yang dijadikan dasar untuk meNon Jobkan saya selaku Kadis Koperasi, UKM Provinsi Jambi. Menurut hemat  saya pihak Pemprov Jambi gagal memahami delik hukum terkait tuduhan Gratifikasi terhadap PPKL dan kinerja Satker Diskop TA 2017.

     Bila merunut kepada tanggal pelantikan saya sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi, yaitu tanggal 7 Agustus 2017. maka berbanding terbalik dengan hasil temuan, umumnya terjadi pada masa Plt. Hj. Meria Suhetri, SE ME  dan Plt. Irmawati SE, ME periode Januari s.d 8  Mar 2017 dan periode 8 Maret s.d 18 Juli 2017 ( Surat Permohonan laksanakan  audit operasional )  dengan  14 hasil temuan  pengolaan keuangan selama periode 8 Maret s.d 18 Juli 2017. PADA PERIODE INI   SESUNGGUHNYA DRS. HARMEN RUSDI, ME BELUM DILATIK SEBAGAI KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI JAMBI.

BANTAHAN :

Mengingat, Memperhatikan pada Surat Keputusan  Plt.  Gubernur Jambi Nomor : 663/KEP.GUB / BKD. 3.2/2018. Tentang Pemberhetian PNS dari JTP,  KADIS KOPERASI tidak memiliki kekuatan  hukum tetap dalam kategori dugaan yang tidak memiliki dalil hukum yang berstatus ingkrah sbb :

1. LHP Inspektorat Provinsi Jambi Nomor: 700/55 ITPROP -2/III/2018 tertanggal 8 Maret 2017 berdasarkan LHP terdapat 14 item temuan justru terjadi pada periode sebelum saya  dilantik sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi yang dilantik pada tanggal 7 Agustus 2017, Oleh karenanya,   pada delik aduan terkait kinerja pada surat tersebut, pada  LHP   Tahun 2018 tidak terdapat hubungan secara langsung,  kecuali upaya Tindak Lanjut dari LHP yang saya lakukan melalui Surat Teguran secara  Tertulis kepada semua pihak yang bermasalah pada item temuan  dan upaya  ini sekaligus membantah tuduhan yang mempersoalkan tentang integritas saya selaku Pengguna Anggaran ( PA ) secara umum menurut LHP dari Inspektorat Provinsi Jambi dan Inspektorat Kementerian Koperasi, UKM RI,  pada prinsifnya dinyatakan TIDAK ADA MASALAH. Sebagai informasi tambahan saya belum pernah di BAP  dalam pemeriksaan dengan tuduhan  tertentu oleh pihak Inspektorat Provinsi Jambi sehingga ruang tuntutan terhadap  hak-hak saya untuk pembelaan diri atas kebenaran sama sekali  TIDAK ADA.

2. Memperhatikan surat Kementerian Koperasi  , UKM Nomor : 91/Insp/III /2018 tanggal 27 Maret murni kasus dugaan tak bersalah terkait tuduhan   GRATIFIKASI terhadap PPKL yang dilaporkan  oleh 14 orang  PPKL. Berdasarkan LHP yang dilakukan oleh TIM Pemeriksa dan dari Unsur Diskop Prov. Jambi dan Diskop Kota Sungai Penuh terrmasuk pergantian PPKL sama sekali tidak terbukti adanya GRATIFIKASI. Hal ini juga tidak dibahas berdasarkan Hasil Audit Operasional  dengan surat Nomor 210/INSP/LHA - OP /VII/2018 oleh Inspektorat Kementerian Koperasi, UKM RI tanggal 31 Juli 2018 kecuali  temuan kategori ringan . Terakhir penyelesaian item temuan pada Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil a n J. Ilyas Muhammad, SE M.Si temuan pengadaan seragam Batik untuk  3 orang SPG di Smesco Indonesia pada galery Unggulan Jambi dengan nilai temuan Rp. 2.700.000 dan Kelengkapan SPJ pembayaran Gaji atas bana Honorer 7 orang Konsultan PLUT juga  menjadi tanggung jawab Sdr. J. Ilyas, SE, S.Mi selaku koordinator PLUT yang ditetapkan berdasarkan SK Kadis Kooerasi,  dengan nilai temuan sebesar Rp. 18.200.000 ( unsur kelalaian ). Terhadap dua temuan tersebut  secara administratif saya selesaikan secara sendiri dan sudah kita antar langsung ke  Inspektorat Kementerian  Koperasi, UKM RI, melihat seluruh fenomena tersebut di atas dapat dinyakan   TIDAK ADA MASALAH.

DALIL PEMECATAN TERBANTAH

1. Saya tidak pernah di BAP oleh pihak mana pun terkait pemeriksaan  pada tujuan tertentu

2. Saya tidak pernah mendapat teguran tertulis dan lisan terkait pemeriksaan tujuan tertentu.

3. Saya tidak pernah menjalani proses hukum dalam kasus hukum apa pun bentuknya, , apalagi yang berkuatan hukum tetap ( INGKRAH )

4. Saya tidak pernah dipanggil oleh pihak BKD, Inspektorat, Sekda, Kejaksaan, Plt. Gubernur Jambi, dan Inspektorat Kementerian Koperasi RI, kecuali atas inisiatif sendiri ingin menghadap.

5. Saya tidak pernah pungut uang dari 29 orang PPKL sebagaimana ditudunkan dan TIDAK TERBUKTI.

    Argumentasi saya dalam bentuk delik hukum tersebut di atas dilengkapi dengan dokumen pembuktian.

NON JOB KORBAN KEJAHATAN JABATAN

      Menyimak dan memperhatikan Non Job menurut Hukum Kepegawaian maka tindakan Non Job tanpa melalui prosedur yang sah bagi ASN yang berkinerja baik ,  dianggap  perbuatan sewenang-wenang, cacat yuridis dan  kejahatan jabatan yang menjurus kepada pencemaran nama baik seseorang dan menyebabkan orang lain menderita.

     Berdasarkan PP No. 100 Tahun 2000 jo PP No. 13 Tahun 2002 menjelaskan bahwa Non Job harus dilakukan secara rigit melalui tahapan panjang dalam jalur pemberian sanksi bagi ASN. Bila saja sebagai alasan kedisiplinan  berdasarkan PP Nomor : 53 Tahun 2010 juga harus dipahami secara  prosedural, maka  setiap sanksi yang diberikan kepada ASN tidak bisa dengan sistem tembak langsung dan/atau harus bersifat rigit mulai dari hukuman ringan, sedang dan hukuman  berat. Oleh karenanya tindakan sewenang-wenang   Non Job oleh Plt. Gubernur Jambi termasuk kategori hukuman berat, maka dalil hukumnya juga harus ada pembuktian lebih lanjut dan bekekuatan hukum tetap atau ingkrah. Sementara sikap yang terkesan tidak cermat, kurang hati-hati dalam  memahami UU, tidak prosedural, tanpa pembuktian secara hukum , mengandung  unsur yang bersifat sukyektif atas perasaan suka atau tidak suka saya sebut CACAT YURIDIS sehingga wajib BATAL DEMI HUKUM.
   
     Menurut UU Nomor : 5 Tahun 2014 tentang ASN menyebutkan bahwa kejahatan jabatan oleh pihak yang berwenang sama sekali tidak sejalan dengan maksud dan tujuan manajemen penataan ASN bila saja  masukan  dari bawah ( baca : BKD ) bersifat asal lapor dan tidak diperkuat dengan dalil hukum yang benar dan pemalsuan data yang berkekuatan hukum. Dari sudut pandang inilah pihak BKD harus mampu bekerja profesional, tidak ceroboh, tidak mengada-ngada, sementara ASN yang merasa hak-haknya dirugikan dapat menuntut agar jabatannya dikembalikan. Hati-hatilah dalam memahami aturan perUndang-Undangan karena atas sikap ceroboh alias gagal paham bisa menyebabkan Pimpinan Tertinggi tersandung TINDAK PIDANA JABATAN yang diatur di dalam KUHP dalam Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian dan pencemaran nama baik bagi orang lain, semoga........(HR)

Share:

0 comments:

Post a Comment

KPU KOTA SUNGAIPENUH

KPU KOTA SUNGAIPENUH

Blog Archive

Support

iklan banner iklan banner