Wednesday, 8 August 2018

Harmen Rusdi : KEPUTUSAN PLT. CACAT HUKUM DAN TIDAK PROSEDURAL


Jambi,Lacak - Banyak kalangan menilai bahwa penjatuhan Hukuman Disiplin Berat terhadap Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi tidak manusiawi dan tidak prosedural. Oleh karena itu, Surat Keputusan Plt. Gubernur Jambi Nomor : 663/KEP.GUB/BKD-3.2/2018 tentang pemberhentian Drs. Harmen Rusdi, ME sebagai Kepala OPD Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi bisa  batal demi hukum.

 Hal PERTAMA yang melemahkan Surat Keputusan tersebut adalah Plt. Gubernur Jambi telah melanggar kewenangan sebagai Pelaksana Tugas sebagaimana disebut di dalam Surat Keputusan Badan Kepegawaian Negara ( BKN ) Nomor : K.26-30/V.20-3/99 tanggal 5 Januari 2017,  dan  Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada  Pasal 14 ayat ( 1,2,4 dan 7 )   menyebutnya dengan tegas Pelaksana Tugas  TIDAK BERWENANG mengambil KEPUTUSAN  dan/atau TINDAKAN dalam aspek  PENGANGKATAN, PEMINDAHAN dan PEMBERHENTIAN Pegawai Negeri Sipil.

     Harmen Rusdi saat dihubungi via ponselnya membenarkan hal itu, " itu batal demi hukum karena cacat yuridis dan bermotif  kejahatan jabatan, " sebut Harmen.

Saat ditanya terkait sikap yang telah nyata-nyata merugikan  dan pencemaran nama baik, dengan santai Beliau menjawab " kita akan selesaikan semuanya itu, melalui jalur hukum karena di lembaga itu keadilan kita terjamin ".

     Selain ada kejanggalan sebagaimana tersebut di atas, apakah menurut Bapak   masih ada  lagi cacat hukum yang lainnya ?. Dengan tegas beliau menjawab, "ya...itu pasti ada antara lain mekanisme pemecatan atas diri saya bertentangan dengan UU Nomor : 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemetintah Nomor : 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, terbukti sama sekali mekanisme yang dilakukan oleh pihak BKD dan Inspektorat Provinsi Jambi TIDAK PROSEDURAL" sebut Harmen.

     Mekanismenya seperti apa ? dengan cerdas dan lugas Harmen Rusdi memaparkan. Pada Pasal 118 ayat 1, 2 dan 3 disebutkan ; Pejabat Tinggi Pratama yang dilantik  setelah Seleksi Lelang Jabatan  dilarang menggantikan  selama 2 tahun, kecuali melakukan pelanggaran berat yang dibutikan dengan status hukum tetap atau ingkrah. Andai kata bila tidak memenuhi target  kinerja dalam waktu 1 tahun maka kepada saya harus diberi kesempatan selama 6 bulan untuk memperbaiki kinerjan. Dan apabila tidak mampu juga menunjulkan kinerja yang baik maka masih diberi waktu untuk mengikuti seleksi ulang UJI KOMPENTENSI kembali dan bisa dimutasikan ke OPD lain. Jelas sekali bukan ? tidak ada istilah main pecat, tegas Harmen dengan nada kecewa.

     Apa hal ini yang disebut tidak prosedural ? Spontan beliau menjawab, antara lain ya...betul sekali. Lalu menurut Bapak apa lagi yang tidak prosedural ?. Saya tidak pernah dipanggil, tidak pernah menerima teguran baik lisan maupun tertulis, saya tidak pernah satu kali pun  diikutkan dalam proses BAP, saya tidak pernah menjalani prosrs hukum baik di Kepolisian maupun kejaksaan dan saya tidak diberi kesempatan membaiki kinerja yang menurut mereka buruk.

     Atas pengakuan jujur saya tersebut, ini sudah cukup sebagai bukti bahwa hukuman disiplin berat yang dijatuhi terhadap saya SANGAT TIDAK PROSEDURAL. DIjelaskan Harmen Rusdi, bahwa Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Hukuman Disiplin sama sekali dilakukan secara sepihak, buktinya saya tidak pernah diajak sama sekali. Metode yang mereka gunakan terhadap diri saya tidak ada di dalam peraturan kepegawaian di Tepublik ini, tegas Harmen Rusdi.

     Cara yang dilakukan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 100 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Di dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor :  53 Tahun 2010, PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dipanggil secara TERTULIS untuk dilakukan Pemeriksaan selama 7 hari kerja. Apabila tidak dipenuhi maka dilakukan penanggilan ke dua juga selama 7 hari kerja. Masalahnya sekarang saya tidak pernah di panggil sama sekali kok serta merta langsung Non Job, jelas Harnen Rusdi dengan nada heran.

     Selain itu status hukumannya juga harus sistem regit atau bertahap sesuai dengan tingkat kesalahan, itu baru adil, sebut Harmen Rusdi. Harusnya bertahap mulai dari ringan, sedang dan berat. Untuk itu tegas Harmen Rusdi, saya akan tantang Pemprov Jambi ke jalur hukum. Mereka harus berani membuktikan  kesalahan berat saya itu apa ? dan berapa uang korupsi yang telah merugikan keuangan negara, selanjutnya, pada  bagian mana yang mereka tuduhkan berkinerja buruk, tidak memiliki integritas dan   dalam soal apa ?. Apa mereka menilai secara  subyektif yang seolah-olah buta mata melihat kemajuan OPD yang saya pimpin, ujar Hatmen Rusdi menantang....
Share:

0 comments:

Post a Comment

Blog Archive

Support

iklan banner iklan banner