Wednesday, 1 August 2018

Sidang MK Sengketa Pilkada Kerinci, Ini Sanggahan Dari Heru Widodo Kuasa Hukum Pihak Terkai ( Adi -Ami)


Dikutip dari risalah sidang  31 Juli 2018 Pada Web MKRI.Id

Terima kasih, Yang Mulia, sebelum kami menyampaikan pokok￾pokok permohonan ... pokok-pokok Keterangan Pihak Terkait, mohon
maaf. Kami sampaikan renvoi, Yang Mulia, di halaman 15. Untuk
mempermudah pemeriksaan, jadi di halaman 15 kemudian di poin 15,
ya. Di poin 15 di kalimat terakhir dan patut untuk ditolak, itu tertinggal
tulisan vide bukti PT-2 dan PT-5, Yang Mulia. Bukti PT-2 dan PT-5.

Ya, itu saja, Yang Mulia. Untuk memudahkan nanti pembuktian.

Selain dan selebihnya, kami tidak ada renvoi.
Terima kasih atas kesempatannya, Pihak Terkait akan
menyampaikan dalam 3 bagian besar.

Yang pertama dalam eksepsi, ada 3 eksepsi, Yang Mulia. Eksepsi
yang pertama, Pihak Terkait sampaikan bahwa dengan selisih
perolehan suara 3,78% atau ekuivalen dengan=5.605 suara.
Permohonan telah melebihi ambang batas 2% atau selisih
maksimal=2.965 suara dan karenanya Pemohon tidak mempunyai
kedudukan hukum. Itu inti dari eksepsi yang pertama.

Kemudian, Yang Mulia, yang kedua. Eksepsi yang kedua,
sebagaimana kami sampaikan di halaman 6 bahwa pelanggaran￾pelanggaran yang didalilkan dan dijadikan dasar permohonan telah
diselesaikan penegakan hukumnya di tingkat panwas kabupaten,
Gakkumdu, dan/atau pengadilan pidana pemilihan di wilayah hukum
Kabupaten Kerinci. Perlu sedikit, Pihak Terkait uraikan tentang praktik
money politics. Money politics yang diadukan Pemohon ke panwas
dengan register 09, ternyata telah dilakukan pemeriksaan terhadap
pelapor dan terlapor dengan hasil tidak memenuhi unsur pelanggaran
politik uang.

Kemudian tentang penyalahgunaan wewenang dan netralitas
sekda dalam Silaturahmi Akbar Masyarakat Kerinci tangal 17 Desember
2017. Permasalahan tersebut telah dilaporkan kepada panwas
kabupaten dan telah diselesaikan penegakan hukumnya sebelum
tahapan pendaftaran pasangan calon.
Kemudian tentang penggunaan dana desa untuk kepentingan
politik uang. Di poin 1.3 dengan cara mencairkan dana desa beberapa
saat menjelang pemillukada dan tanpa perbup atau peraturan bupati.
Pihak Terkait bantah bahwa hal tersebut tidak pernah terjadi. Proses
pencairan dana desa di Kabupaten Kerinci dilakukan setelah adanya
surat dari Pemerintah Provinsi Jambi Nomor 112, dan seterusnya
perihal Percepatan Penyaluran Dana Desa tanggal 11 April 2018 dan
Surat Gubernur Provinsi Jambi Nomor S228, dan seterusnya perihal
Percepatan Penyaluran Dana Desa dari RKUD, RKDES tertanggal 31 Mei
2018 (vide bukti PT-6 dan PT-7).
Bahwa penyaluran dana desa untuk Kabupaten Kerinci
berdasarkan atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 2 Tahun 2018 (vide
bukti PT-08). Seandainya benar adanya dan hal itu dilakukan oleh
bupati incumbent in casu oleh Pihak Terkait, padahal tidak, tentu saja
pasangan calon yang diragukan ... yang dirugikan dapat melaporkan ke
panwas kabupaten sebagai pelanggaran kegiatan program untuk
pemenangan incumbent.
  Pada kenyataannya tidak ada laporan dari
Pemohon terhadap peristiwa hukum yang dituduhkan oleh Pemohon.
Kemudian tentang fakta atau tuduhan 7 kepala desa dari
Kecamatan Depatitujuh yang berfoto dengan calon wakil bupati, Pihak.
Terkait, yang ada di sebelah kami, Yang Mulia, dengan mengacungkan
2 jari. Dengan ini, Pihak Terkait sampaikan bahwa peristiwa hukum
tersebut telah dilakukan penegakan hukumnya oleh panwas dan yang
... dan Gakkumdu yang berakhir pada putusan pengadilan pidana
pemilihan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Penegakan hukum
tersebut tidak ada signifikansinya dengan perolehan suara bupati
incumbent selaku Pihak Terkait karena faktanya, Yang Mulia,
berdasarkan bukti PT-2 justru Pemohonlah yang menang di kecamatan
tersebut, yakni di Kecamatan Depatitujuh.
Kemudian juga mengenai tuduhan Pemohon tentang adanya
pertemuan khusus para kades se-Kecamatan Depatitujuh yang dihadiri
oleh ketua forum kepala desa se-Kecamatan Depatitujuh, dengan ini
Pihak Terkait bantah bahwa tuduhan tersebut tidak benar karena
memang tidak ada pertemuan khusus untuk itu. Terlebih untuk
membahas pergerakan memenangkan Pihak Terkait. Bantahan pihak
terkait dikuatkan dengan bukti signifikansi perolehan suara di
Kecamatan Depatitujuh yang justru dimenangkan oleh Pemohon yang
memeroleh=4.362 suara, sedangkan Pihak Terkait hanya
memeroleh=3.182 suara.
Kemudian tuduhan dari Pemohon tentang keterlibatan ASN dan
pejabat di lingkungan Pemda Kerinci dengan yang menyebutkan nama￾nama pejabat sebagaimana diuraikan dalam keterangan Pihak Terkait.
Dengan ini, Pihak Terkait sampaikan bahwa yang pertama mereka yang
disebutkan nama-namanya oleh Pemohon, secara geografis tinggal di
satu wilayah kecamatan yang sama dan secara sosial merupakan tokoh
masyarakat di kediamannya masing-masing yang dalam satu
kesempatan bersilaturrahmi membahas ada tidaknya tokoh masyarakat
di desanya yang akan menjadi kepala daerah pada pemilihan tahun
depan. Maksudnya, kejadian ini adalah berlangsung tahun 2017.
Kedua, setelah Pihak Terkait klarifikasi, kejadian tersebut
berlangsung pada bulan Agustus 2017 dan tidak ada tindak lanjut
apapun dari tokoh-tokoh masyarakat yang disebutkan di atas untuk
memenangkan Pihak Terkait, tidak pula ada pertemuan dengan bupati
incumbent untuk tujuan pemenangan Pihak Terkait.
Dan yang ketiga, terhadap kejadian tersebut, tidak ada laporan
pelanggaran ke panwas kabupaten, sehingga Pihak Terkait pun baru
mengetahui isu tersebut setelah pencoblosan selesai atau tepatnya
setelah permohonan ini didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi.
Kemudian Yang Mulia, eksepsi … mohon maaf. Yang berikutnya
adalah tentang tuduhan pelantikan pejabat Eselon 2 dan 3 di
lingkungan Pemkab Kerinci bulan November 2017, dengan ini Pihak
Terkait klarifikasi bahwa sebenarnya Pemohon pun sudah mengetahui
tentang adanya pelantikan pejabat dimaksud. Bahkan Pemohon in casu
Calon Bupati Nomor Urut 3 yang notabene adalah wakil bupati
incumbent pun sudah menyetujui nama-nama pejabat yang dilantik.

Proses pelantikan tersebut dilakukan bulan November setelah lebih
dahulu dimohonkan persetujuan ke Komisi Aparatur Sipil Negara dan
mendapat persetujuan tertulis dan izin dari Kementerian Dalam Negeri.
Oleh karenanya, dasar permohonan Pemohon yang
mengungkapkan kembali pelanggaran-pelanggaran yang sudah
diselesaikan penegakan hukumnya adalah pengulangan yang mengarah
kepada upaya banding terhadap hasil penegakan hukum di tingkat
sengketa dan/atau pelanggaran proses dengan mencoba membangun
opini di hadapan persidangan Mahkamah ini, seolah-olah Pemohon
sebagai pasangan calon yang dizalimi, sehingga kalah dalam pemilihan
serentak 2018. Padahal, dalam perhelatan pemilihan di 16 kecamatan
se-Kabupaten Kerinci, Pemohon menang di 8 kecamatan, sedangkan
Pihak Terkait hanya menang di 6 kecamatan, sisanya 2 kecamatan
dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Eksepsi yang ketiga, Yang Mulia, tentang sengketa proses yang
diajukan Pemohon telah disediakan lembaga penyelesaiannya yang
bukan lagi menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi untuk
mengadilinya.
Jadi berdasarkan argumentasi dalam ketiga Eksepsi tersebut,
maka beralasan menurut hukum bagi Pihak Terkait untuk memohon
kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan sela dengan
mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait serta Pokok Permohonan tidak
dipertimbangkan.
Kemudian dalam Pokok Permohonan, Yang Mulia. Kami langsung
ke (…)

Ke pokok-pokoknya ke halaman 13 di angka 9 tentang tuduhan
politik uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait bersama tim ASN dan
beberapa pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci. Hal
tersebut telah diperiksa oleh panwas dan tidak dapat ditindaklanjuti
karena faktanya tidak cukup bukti.
Kemudian, tuduhan adanya penyalahgunaan wewenang dan
netralitas sekda yang terjadi di 17 Desember 2017. Berdasarkan bukti
PT-48 sampai dengan PT-50, hal tersebut sudah dilakukan penegakan
hukumnya di panwas dan telah mendapatkan sanksi melalui KASN.
Kemudian tentang tuduhan pengumpulan kepala … para kepala
desa beserta istri di Bogor dengan modus bimtek, Bupati Kerinci
mengiterupsikan agar para kepala desa mendukung dan
mengkondisikan suara untuknya. Kejadian tersebut oleh Pemohon
disebutkan Desember 2018. Terhadap dalil tersebut, Pihak Terkait
membantah dengan tegas bahwa dalil tersebut adalah tidak benar dan
kabur karena dalam dalilnya Pemohon menyatakan peristiwa itu terjadi
pada bulan Desember 2018, tanpa dilakukan renvoi atau pembetulan
atas kesalahan ketik, meskipun oleh Majelis sudah diberi kesempatan
untuk memperbaiki kesalahan penulisan sebelum permohonan
dibacakan dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 26 Juli. Sehingga,
peristiwa yang akan datang, yakni bulan Desember 2018 tidaklah pun
seorang dapat mengetahuinya dan oleh karenanya belum dapat diadili
saat ini.
Kemudian, Yang Mulia, lanjut ke poin yang 13 di halaman 14
tentang tuduhan pertemuan khusus para kades dan ASN yang
merencanakan pergerakan, Pihak Terkait membantah bahwa itu tidak
ada pertemuan sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon. Manakala ada
pertemuan, tentunya sudah dapat dipastikan Pihak Terkait akan
memperoleh suara terbanyak di Kecamatan Depati Tujuh. Namun
sebaliknya, justru Pemohon yang memperoleh suara terbanyak di
kecamatan tersebut.
Kemudian, adanya tuduhan Kades Koto Panjang, Kecamatan
Depati Tujuh hadir ikut mendampingi dalam kampanye Pihak Terkait.
Dengan ini, Pihak Terkait membantah dengan tegas bahwa dalil
Pemohon adalah tidak benar. Oleh karena faktanya, selama tahap
kampanye, Pihak Terkait sama sekali tidak melakukan kampanye di
Koto Panjang.
Kemudian, Yang Mulia. Di dalil yang … di keterangan Pihak Terkait
yang angka 15 mengenai tuduhan dugaan pungutan sumbangan dari
ASN di kecamatan … di … untuk Posko Desa Sebukar, Kecamatan
Sitinjau Laut dan Desa Kemantan Raya, kecamatan Air Hangat Timur,
Pihak Terkait bantah bahwa itu adalah tidak pernah ada pungutan
sumbangan dari ASN untuk biaya operasional di posko-posko yang
dimaksud. Mengenai list atau daftar sumbangan, sudah dapat Pihak
Terkait pastikan bahwa daftar tersebut adalah palsu oleh karena
setelah Pihak Terkait klarifikasi bahwa foto daftar sumbangan tersebut
pernah beredari di media sosial Facebook yang merupakan black
campaign yang ditujukan kepada Pihak Terkait. Seandainya benar,
padahal tidak bahwa daftar itu adalah asli sudah dipastikan dilaporkan
ke panwas, namun sampai dengan saat ini tidak ada laporan mengenai
hal tersebut.
Dalil tersebut juga tidak ada relevansinya dengan perselisihan
perolehan suara karena di dua kecamatan yang dimaksud, yakni
Sintinjau Laut dan Kecamatan Air Hangat Timur ternyata Pemohonlah
yang memenangkan perolehan suaranya.
Kemudian tuduhan adanya pengadaan atribut kalender di
percetakan MKN Rumah Tanjung yang melibatkan ASN dengan ini juga
Pihak Terkait bantah bahwa itu tidak pernah ada pengadaan kalender
yang melibatkan ASN.
Selanjutnya, Yang Mulia. Bahwa berkaitan dengan tuduhan politik
uang yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Nomor Urut 2. Pihak
Terkait bantah bahwa laporan panwaslu, laporan Panwaslu Nomor 09,
dan seterusnya sudah diperiksa oleh Panwaslu dan hasilnya tidak cukup
bukti dan penyelidikan dihentikan karena memang faktanya Pihak
Terkait tidak melakukan pelanggaran politik uang.
Kemudian tuduhan terhadap penggelembungan suara dengan
modus sekali coblos yang terjadi di TPS 1 Desa Koto Payang,
Kecamatan Depati Tujuh. Kejadian tersebut diduga terjadi di seluruh
KPPS se-Kabupaten Kerinci. Dengan ini Pihak Terkait membantah
bahwa dalil Pemohon kabur karena dalam dalilnya Pemohon mencoba
me-generalisir adanya penggelembungan suara dengan modus gali
coblos di seluruh TPS se-Kabupaten Kerinci, namun justru yang
memperoleh suara terbanyak di TPS yang dicontohkan oleh Pemohon,
yaitu di TPS 1 Desa Koto Payang, Kecamatan Depati Tujuh adalah
Pemohon sendiri. Dengan demikian dapat Pihak Terkait tunjukan bisa
jadi justru Pemohonlah yang melakukan penggelembungan suara.
Kemudian, Yang Mulia. Berbagai tuduhan-tuduhan yang
disampaikan oleh Pemohon, keseluruhannya Pihak Terkait sudah
bantah termasuk tuduhan pengumpulan istri-istri pejabat oleh H. Nailil
Husny, yang merupakan istri calon bupati incumbent. Hal itu tidak
pernah ada pengumpulan istri pejabat dengan tujuan untuk
menekankan memilih Pihak Terkait.
Justru, Yang Mulia, sebagaimana Pihak Terkait sampaikan di
dalam keterangannya di halaman 24, dan seterusnya, Pemohon lah
yang banyak melakukan pelanggaran di antaranya adalah melakukan
kampanye di luar jadwal, menggunakan tempat ibadah, kemudian Istri
Calon Bupati Nomor 3, dalam hal ini adalah Pemohon merupakan
anggota DPRD provinsi yang selalu ikut berkampanye tanpa
mengajukan cuti di luar tanggungan.
Kemudian ada pembagian jilbab oleh Istri Calon Pemohon Nomor
… Pemohon Calon Nomor 3 di 8 kecamatan. Kemudian juga ada
pembagian Surat Yasin dan keterlibatan banyak aparatur sipil negara,
sebagaimana Pihak Terkait uraikan dalam halaman 25, 26, dan 27.
Berdasarkan uraian argumentasi keterangan Pihak Terkait setelah
dikuatkan dengan fakta bahwa Permohon … bahwa Pemohon di dalam
permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan rinci
tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa besar
pengarus atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara
Pemohon dengan Pihak Terkait. Bahkan yang paling mendasar, Yang
Mulia. Pemohon tidak mampu menyebutkan jumlah perselisihan suara
tersebut yang seharusnya menjadi pokok perkara dan menjadi
kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil di
persidangan ini. Maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum
untuk ditolak seluruhnya.
Terakhir dalam petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana
argumentasi Pihak Terkait sampaikan dengan ini Pihak Terkait mohon
kepada, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk
menjatuhkan putusan dalam eksepsi. Mengambulkan eksepsi Pihak
Terkait. Menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
Dalam pokok perkara. Menolak permohonan Pemohon untuk
seluruhnya. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU
Kabupaten Kerinci Nomor 107 dan seterusnya, tertanggal 5 Juli 2018
tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara
pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018. Atau
apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat
lain, mohon putusan yang seadil adilnya.
Demikian, Yang Mulia, keterangan dari Pihak Terkait. Terima
kasih.



Share:

0 comments:

Post a Comment

Blog Archive

Support

iklan banner iklan banner